Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB Volker Türk, Rabu (15/1), menyerukan pencabutan sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Suriah atas perang saudara bertahun-tahun. Pasalnya, presiden Bashar Assad kini sudah digulingkan dan pergi dari negara itu.
Berada di Suriah, Turk juga mendesak keadilan transisi bagi para korban. Ia mengatakan bahwa itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara sementara Suriah terus maju di bawah pemimpin barunya secara de facto.
"Pembalasan dan dendam tidak pernah menjadi jawaban," kata Türk, sebulan setelah dinasti keluarga Assad yang telah berkuasa selama puluhan tahun berakhir ketika kelompok pemberontak merebut Damaskus.
Türk bertemu Ahmad al-Sharaa, yang memimpin Hayat Tahrir al-Sham, kelompok yang memimpin otoritas baru di Suriah. Dia mengatakan bahwa al-Sharaa meyakinkannya tentang pentingnya menghormati HAM semua warga Suriah, dan bahwa otoritas akan mengupayakan kohesi sosial dan reformasi kelembagaan.
Konflik Suriah pecah pada awal 2011 dan menewaskan hampir setengah juta orang serta jutaan orang mengungsi, termasuk banyak yang kini menjadi pengungsi. Perang itu menyebabkan kerusakan besar yang membutuhkan puluhan miliar dolar untuk membangunnya kembali.
“Rakyat Suriah membutuhkan bantuan apa pun guna membangun kembali negara,” kata Türk. Ia menambahkan bahwa masih ada ancaman terhadap integritas teritorial, kemerdekaan, dan kedaulatan Suriah yang harus dihormati sepenuhnya. “Konflik dan permusuhan yang berkelangsungan harus diakhiri,” katanya.
Negara-negara Eropa dan AS menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan Assad tidak lama setelah konflik dimulai. Mereka khawatir akan akar Islamis dari para mantan pemberontak yang kini memimpin pemerintahan sementara.
“Sangat penting untuk mengingat dampak sanksi terhadap kehidupan rakyat Suriah,” kata Türk. “Oleh karenanya, saya menyerukan agar sanksi-sanksi sektoral ini dipertimbangkan kembali segera dan pertimbangkan untuk mencabutnya.” [ka/jm]
Forum