Jaksa penuntut di Filipina hari Minggu (11/11) mengatakan akan mengajukan tuntutan penggelapan pajak terhadap situs berita yang selama ini mengkritisi Presiden Rodrigo Duterte.
Departemen Kehakiman Filipina dalam sebuah pernyataan menyatakan ada alasan untuk mendakwa Rappler Holdings Corps dan presidennya, wartawan Maria Ressa. Gugatan ini akan disampaikan pekan ini, ujar Menteri Kehakiman Menardo Guevarra.
Rappler menyebut hal itu “suatu bentuk yang jelas dari terus berlanjutnya intimidasi dan pelecehan’’ dan upaya untuk ‘’membungkam laporan yang tidak menyenangkan pemerintah.”
Duterte telah melarang wartawan-wartawan Rappler mengikuti konferensi pers yang dilakukannya setelah badan pengawas badan usaha milik pemerintah mendapati bahwa Rappler melanggar aturan hukum tentang larangan kepemilikan asing ketika menerima uang dari sebuah perusahaan investasi internasional. Rappler menolak keputusan itu.
Duterte telah menuduh beberapa kelompok media independen di Filipina melakukan liputan dan pelaporan secara bias, termasuk upayanya memberantas perdagangan narkoba yang telah menewaskan ribuan orang, terutama warga miskin, dan dikecam luas negara-negara Barat dan PBB.
“Kami sama sekali tidak terkejut dengan keputusan Departemen Kehakiman mengingat rekam jejak pemerintah memperlakukan Rappler sebagai media yang independen dan tidak pernah takut melaporkan apa yang terjadi di Filipina,” ujar kuasa hukum Rappler, Francis Lim.
Ia menyangkal tuduhan penggelapan pajak terkait dengan penjualan obligasi Rappler tahun 2015 kepada dua entitas asing. Rappler, yang didirikan tahun 2012, mengatakan secara keseluruhan masih milik warga Filipina dan bahwa warga asing tidak memiliki suara atau hak untuk memutuskan dalam operasi manajemen dan pemberitaan.
Tahun lalu Duterte menuduh Rappler sebagai badan milik Amerika yang melanggar konstitusi Filipina, dan bahwa kantor berita itu didanai oleh Badan Intelijen Amerika CIA. Rappler menyangkal tudingan itu. [em]
