Perebakan virus corona yang melanda Indonesia sejak 7 bulan terakhir berdampak tidak hanya pada bidang kesehatan, namun juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada diskusi daring bertema “Model Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”, yang diselenggarakan pada Selasa (3/11), sejumlah daerah mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagai dampak perebakan virus corona.
Kabupaten Bondowoso, di Jawa Timur, melakukan gerakan percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan, untuk membantu masyarakat yang terdampak. Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat, mengatakan telah menjalankan sejumlah program ekonomi yang diharapkan membantu kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Di bidang pertanian, kita memberikan bantuan bibit pada petani, khususnya di era pandemi Covid-19. Di bidang ekonomi kita memberikan bantuan sarana prasarana usaha bagi UMKM, khususnya bagi korban PHK era pandemi Covid-19. Pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha, optimalisasi teknologi tepat guna,” kata Irwan Bachtiar Rachmat.
Selain dana bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat serta skema pemulihan ekonomi dari dana daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, kata Irwan, melakukan terobosan untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat perebakan virus corona.
Mata pencaharian masyarakat Bondowoso yang sebagian besar adalah petani, turut merasakan dampak ekonomi akibat virus corona, karena sulitnya pemasaran produk maupun menurunnya daya beli masyarakat. Irwan menyebut optimalisasi resi gudang menjadi salah satu solusi mengatasi dampak ekonomi yang dirasakan petani tembakau dan kopi, yang merupakan sektor terbesar di Bondowoso.
“Kami di Bondowoso ada sistem mengoptimalkan peran resi gudang, sehingga hasil panen petani tembakau dan kopi ini ditempatkan di resi gudang, dan ini kita kerjasamakan dengan perbankan untuk mendapatkan jaminan pinjaman sementara,” lanjut Irwan.
Dampak ekonomi juga dirasakan Kota Gunungsitoli di Sumatera Utara, khususnya di sektor perikanan, pertanian dan pariwisata. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui pemberian bantuan sosial untuk jangka pendek, serta jangka panjang berupa stimulus ekonomi dalam bentuk bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat pekerja. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta juga terlibat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan akibat perebakan virus corona.
Pjs Wali Kota Gunungsitoli, Abdul Haris Lubis, mengatakan meski telah ada kerja sama dengan pihak non-pemerintah, hal itu masih sebatas pemberian bantuan dalam jangka pendek. Kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah untuk jangka panjang sangat dibutuhkan, untuk mengatasi kemiskinan secara umum maupun yang diakibatkan oleh pandemi ini.
“Untuk kerja sama dengan swasta misalnya, memang masih sebatas kerja sama untuk pemberian bantuan kepada masyarakat kita yang miskin. Beberapa elemen masyarakat juga ikut bersama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin, masih berupa seperti itu, belum ada kerja sama yang mungkin lebih tinggi,” kata Abdul Haris Lubis.
Kepala Kelompok Kerja Kebijakan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan akibat pandemi virus corona.
Usaha mengatasi masalah kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah, namun juga, menurut Elan, memerlukan peran serta dan kerja sama semua pihak. Sinergi antara pemerintah dengan swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga non-pemerintah lainnya, perlu diperkuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang terdampak virus corona.
“Pemerintah daerah bisa saja melakukan kerja sama dengan local stakeholder, dalam hal ini bisa universitas, dalam melakukan pengawasan pengendalian, sekaligus bahkan mungkin melakukan program-program yang sifatnya lokal, dengan melibatkan universitas tersebut. Apakah sudah ada? Kalau mungkin itu pertanyaannya, sejauh ini kalau pun sudah ada, sifatnya terbatas di lokal. Tapi sekali lagi ini bagian dari kerangka kerja sama. Intinya bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa kerja sendirian,” ujar Elan Satriawan. [pr/ka]
