ADDIS ABABA, ETHIOPIA —
Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry hari Kamis (1/5) membahas kekerasan itu dengan para menteri luar negeri regional dan pejabat Uni Afrika.
Menlu Kerry mengatakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas apa yang disebutnya “kekerasan yang tidak tergambarkan” di Sudan Selatan haris diadili agar konflik itu tidak semakin memburuk.
“Ada sejumlah indikator utama yang sangat merisaukan mengenai aksi pembantaian etnis dengan target tertentu dan bersifat nasionalis disana yang memicu banyak pertanyaan serius. Jika terus berlanjut seperti saat ini, hal itu dapat menjadi tantangan sangat serius bagi komunitas internasional terkait isu genosida,” kata Kerry.
Kerry mengatakan ia bekerjasama dengan para pemimpin regional untuk menghindari hal tersebut dengan “mengerahkan orang di lapangan yang bisa membuat perubahan” dan memberikan keamanan.
Di Addis Ababa Kerry bertemu dengan para menteri luar negeri Ethiopia, Kenya dan Uganda, yang menurutnya sepakat akan perlunya pengerahan tentara Uni Afrika dibawah mandat PBB.
Kerry juga mendesak mereka agar mengikuti Amerika mengenakan larangan perjalanan dan pembekuan aset pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan di Sudan Selatan itu, tetapi menambahkan Amerika “sangat siap” bertindak sendirian.
“Kami siap bertindak sendirian. Tetapi masing-masing menteri luar negeri itu hari ini setuju memikul tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi,” tambah Kerry.
Kerry mengatakan sebagian tanggung jawab atas kekerasan itu terletak pada jendral-jendral yang memiliki agenda tersendiri, “tetapi yang paling utama adalah yang mengawali konflik itu,” dan itu artinya Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan mantan wakil presidennya Riek Machar.
Bentrokan paling serius dimulai pada akhir Desember, segera setelah pemerintahan Kiir menuduh Machar hendak merebut kekuasaan. Konflik meluas menjadi perpecahan antara suku Dinka, asal Presiden Kiir, dan suku Nuer, asalnya Machar.
“Presiden Sudan Selatan saat ini adalah presiden yang terpilih secara konstitusional negara itu. Machar adalah pemberontak yang ingin merebut kekuasaan secara tidak konstitusional dengan kekerasan. Di situlah perbedaan yang paling jelas. Posisi mereka tidaklah setara,” tegas Kerry.
Kerry mengatakan Machar “perlu memikirkan secara jernih kenyataan itu,” terutama setelah mencuatnya dugaan pemberontak etnis Nuer membunuh ratusan warga sipil di kota Bentiu bulan lalu.
Laporan PBB mengatakan pemberontak “memisahkan orang-orang dari kebangsaan dan kelompok etnis tertenu yang lalu dibawa ke tempat aman, sementara yang lainnya dibunuh.” Jurubicara pemberontak membantah tuduhan itu.
Menlu Kerry mengatakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas apa yang disebutnya “kekerasan yang tidak tergambarkan” di Sudan Selatan haris diadili agar konflik itu tidak semakin memburuk.
“Ada sejumlah indikator utama yang sangat merisaukan mengenai aksi pembantaian etnis dengan target tertentu dan bersifat nasionalis disana yang memicu banyak pertanyaan serius. Jika terus berlanjut seperti saat ini, hal itu dapat menjadi tantangan sangat serius bagi komunitas internasional terkait isu genosida,” kata Kerry.
Kerry mengatakan ia bekerjasama dengan para pemimpin regional untuk menghindari hal tersebut dengan “mengerahkan orang di lapangan yang bisa membuat perubahan” dan memberikan keamanan.
Di Addis Ababa Kerry bertemu dengan para menteri luar negeri Ethiopia, Kenya dan Uganda, yang menurutnya sepakat akan perlunya pengerahan tentara Uni Afrika dibawah mandat PBB.
Kerry juga mendesak mereka agar mengikuti Amerika mengenakan larangan perjalanan dan pembekuan aset pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan di Sudan Selatan itu, tetapi menambahkan Amerika “sangat siap” bertindak sendirian.
“Kami siap bertindak sendirian. Tetapi masing-masing menteri luar negeri itu hari ini setuju memikul tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi,” tambah Kerry.
Kerry mengatakan sebagian tanggung jawab atas kekerasan itu terletak pada jendral-jendral yang memiliki agenda tersendiri, “tetapi yang paling utama adalah yang mengawali konflik itu,” dan itu artinya Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan mantan wakil presidennya Riek Machar.
Bentrokan paling serius dimulai pada akhir Desember, segera setelah pemerintahan Kiir menuduh Machar hendak merebut kekuasaan. Konflik meluas menjadi perpecahan antara suku Dinka, asal Presiden Kiir, dan suku Nuer, asalnya Machar.
“Presiden Sudan Selatan saat ini adalah presiden yang terpilih secara konstitusional negara itu. Machar adalah pemberontak yang ingin merebut kekuasaan secara tidak konstitusional dengan kekerasan. Di situlah perbedaan yang paling jelas. Posisi mereka tidaklah setara,” tegas Kerry.
Kerry mengatakan Machar “perlu memikirkan secara jernih kenyataan itu,” terutama setelah mencuatnya dugaan pemberontak etnis Nuer membunuh ratusan warga sipil di kota Bentiu bulan lalu.
Laporan PBB mengatakan pemberontak “memisahkan orang-orang dari kebangsaan dan kelompok etnis tertenu yang lalu dibawa ke tempat aman, sementara yang lainnya dibunuh.” Jurubicara pemberontak membantah tuduhan itu.
