Para pemimpin dunia bereaksi dengan optimisme berhati-hati setelah pengumuman tercapainya kesepakatan damai dan gencatan senjata antara pihak-pihak yang berperang di wilayah Tigray, Ethiopia Utara.
Ini “mewakili langkah penting ke arah perdamaian,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price. “Kami memuji para pihak atas komitmen mereka terhadap perdamaian dalam mencapai kesepakatan ini. AS tetap berkomitmen untuk mendukung proses yang dipimpin Uni Afrika ini serta perdamaian dan kemitraan untuk memajukan perdamaian di Ethiopia Utara.”
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken “menyambut baik penandatanganan penghentian permusuhan” dalam cuitan di Twitter hari Rabu. Ia memuji Uni Afrika atas “upaya-upaya luar biasanya dalam mewujudkan perdamaian ke Ethiopia Utara.”
“Dua tahun dalam perang di Ethiopia Utara, pemerintah Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray baru saja menyepakati penghentian permusuhan, sementara jutaan orang masih terputus dari bantuan kemanusiaan, menyusul kematian dan kekejaman yang tak terhitung lagi jumlahnya,” kata Senator Jim Risch, tokoh partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dalam sebuah pernyataan.
Risch meminta pemerintahan Presiden AS Joe Biden agar “menentukan tentang kekejaman atau menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Ethiopia atas pelanggaran HAM yang dilakukan. Kelambanan bertindak ini telah menyebabkan berlanjutnya kekejaman.”
Perundingan dimulai pada 25 Oktober di Johannesburg dan berakhir setelah 10 hari. Kesepakatan ini menyerukan perlucutan senjata pasukan Tigray dengan kedua pihak sepakat untuk “secara permanen membungkam senjata.” Para pihak sepakat untuk “menghentikan semua bentuk konflik, dan propaganda permusuhan,” seraya meminta rakyat Ethiopia di dalam maupun di luar negara itu untuk mendukung upaya-upaya bagi perdamaian yang langgeng.
Pernyataan bersama yang singkat itu mencatat “program perlucutan senjata yang rinci” dan “pemulihan tatanan Konstitusional” di Tigray.
Pemerintah Ethiopia juga berkomitmen untuk memulihkan layanan umum di wilayah Tigray, di mana hubungan komunikasi, transportasi dan perbankan bagi 5 juta lebih warganya telah putus sejak perang berkobar. “Murid-murid harus pergi sekolah, petani, peternak harus ke ladang mereka, dan pegawai negeri harus ke kantor mereka,” sebut pernyataan itu.
Para pihak juga berkomitmen untuk mengizinkan akses tak terbatas ke berbagai organisasi bantuan kemanusiaan. [uh/ab]
Forum