Aktivis-aktivis pro-demokrasi yang dituduh memanaskan pergolakan di Mesir, meninggalkan Kairo setelah pengadilan mencabut larangan bepergian terhadap mereka. Juru bicara Departemen Luar Negeri Victoria Nuland hari Kamis mengatakan warga Amerika itu diijinkan meninggalkan Mesir setelah LSM mereka setuju membayar uang jaminan.
“Kami sangat gembira karena pengadilan Mesir telah mencabut larangan bepergian atas aktivis-aktivis LSM kami. Pemerintah Amerika telah menyediakan sebuah pesawat terbang untuk mempermudah keberangkatan mereka. Mereka telah meninggalkan negara itu. Mereka sekarang dalam perjalanan pulang,” komentar Victoria Nuland.
Victoria Nuland mengatakan selain warga Amerika, ikut serta pula para aktivis LSM dari Norwegia, Serbia, Palestina dan Jerman yang oleh pengadilan Mesir juga didakwa mendanai pergolakan dan beroperasi tanpa pendaftaran yang semestinya.
Victoria Nulland mengatakan warga Amerika itu sama sekali tidak didakwa melakukan kesalahan dan Amerika akan terus bekerjasama dengan para pemimpin Mesir untuk menjamin kebebasan LSM-LSM Mesir dan internasional itu.
Enam belas warga Amerika termasuk diantara 43 aktivis LSM yang ditangkap dalam penumpasan bulan Desember lalu oleh pasukan militer Mesir. Pengadilan Mesir memulai sidang mereka hari Minggu, tetapi ditunda hingga akhir April.
Pihak berwenang di Mesir mengatakan LSM-LSM itu melakukan campur tangan terhadap masa depan demokrasi di Mesir dan mendorong unjukrasa menentang pemerintah.
Salah satu LSM ini – International Republican Institute – mengatakan, pihaknya berharap tuntutan terhadap warga ekspatriat dan staf lokal Mesir itu akan dicabut. Dalam sebuah pernyataan tertulis LSM itu menyatakan keprihatinannya atas “penyelidikan seterusnya terhadap kelompok-kelompok madani Mesir dan dampaknya terhadap kemampuan Mesir bergerak ke depan dengan transisi demokrasi yang diinginkan banyak warga Mesir”.
Apapun keuntungan politik yang mungkin telah diperoleh para pemimpin Mesir dari gelombang anti-Amerika nampaknya bertentangan dengan penghitungan kondisi perekonomian yang sulit.
Para pejabat Amerika berjanji menghentikan bantuan bagi Mesir setelah tujuh warga Amerika di Kairo, yang adalah bagian dari kelompok aktivis demokrasi, dituduh melakukan kegiatan melanggar hukum dan dilarang meninggalkan negara itu.
Amira Ahmed, redaktur bisnis pada surat kabar Egypt Daily News, mengatakan, “Mesir membutuhkan masuknya dana tunai sesegera mungkin. Defisit anggaran bertambah dan cadangan valuta asing menipis. Anggaran negara berkurang menjadi 16 milyar dolar dan negara ini perlu uang, suntikan dana, sesegera mungkin.”
Amerika menyediakan 1,6 milyar dolar bantuan tahunan ke Mesir , sebagian merupakan imbalan atas penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Israel tahun 1979. Dari jumlah itu, 1,3 milyar dolar untuk militer yang kebanyakan diperuntukkan bagi pembelian peralatan militer dari Amerika. Betapa pun kecilnya menurut rakyat kebanyakan di Mesir tercermin dalam jajak pendapat Gallup baru-baru ini yang menyatakan, umumnya rakyat tidak menginginkan lagi bantuan Amerika.
Pada saat bersamaan, para penguasa militer Mesir menghadapi demonstrasi yang semakin meningkat mengenai peralihan bertahap kepada kekuasaan sipil, kecaman yang menurut sebagian pengamat dibelokkan dengan menuding “pihak asing” bertanggung jawab atas masalah Mesir. Para pengamat politik mengatakan sidang pengadilan para aktivis demokrasi itu nampaknya merupakan bagian dari kampanye untuk mengalihkan perhatian, cara untuk menunjukkan kebanggan nasional.
Direktur eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Mesir, Magda Kandil, mengatakan, struktur bantuan itu menjadi perhitungan. “Kalau rakyat menghargai bantuan itu , mereka barangkali tidak mengatakan “kenapa rupanya”? ujarnya.
Kandil mengecam restrukturisasi bantuan Amerika. Tetapi ia juga berpendapat ada ketidakacuhan tertentu pada sebagian orang yang bersedia menyerahkannya. Bantuan Amerika ke Mesir dalam masa transisi lebih besar daripada paket bantuan tahunan: Kandil mengatakan pembahasan mengenai penangguhan hutang dan pembicaraan antara Amerika dan Mesir mengenai perubahan hubungan ekonomi untuk memperluas investasi dan memperkuat hubungan perdagangan.
Keinginan untuk mempertaruhkan bantuan luar negeri terjadi pada awal masa peralihan, ketika dewan militer yang berkuasa tahun lalu menampik pinjaman 3,2 milyar dolar dari Dana Moneter Internasional, langkah yang juga menaikkan martabat bangsa.
