Banyak warga Amerika diketahui tidak percaya pada pemerintah, tetapi jajak pendapat baru menunjukkan tingkat kepercayaan “mencapai titik terendah dalam setengah abad terakhir”.
Menurut survei Pew Research Center yang dirilis hari Senin (23/11) hanya 19% warga Amerika yang “selalu atau umumnya” percaya pada pemerintah.
Ini bertolakbelakang dengan temuan 15 tahun lalu, ketika terjadi serangan teroris 11 September 2011, di mana 60% warga Amerika mengatakan percaya pada pemerintah.
Sejak saat itu tingkat kepercayaan terus menurun karena Perang Irak dan ketidakpastian ekonomi.
Hanya sekitar 20% yang menyatakan program-program pemerintah berjalan lancar.
Survei itu juga menunjukkan beberapa rasa sinis itu mungkin dipicu oleh pengaruh uang dalam kampanye politik, di mana 76% responden mengatakan uang “punya pengaruh paling besar dalam politik dan pada pejabat-pejabat terpilih saat ini dibanding sebelumnya”. Sekitar 64% mengatakan jumlah uang yang diperlukan untuk kampanye pemilihan presiden “menyurutkan niat banyak kandidat untuk maju.”
Dengan mulai memanasnya situasi politik, jajak pendapat itu mendapati bahwa 55% warga Amerika mengatakan orang biasa akan “menyelesaikan persoalan-persoalan nasional” secara lebih baik dibanding pejabat-pejabat terpilih.
Survei itu juga mendapati bahwa warga Amerika melihat pejabat-pejabat terpilih sebagai orang yang tidak jujur dan egois dibanding “warga Amerika pada umumnya”, dan 74% mengatakan pejabat-pejabat terpilih bertindak demi kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyat.
Tetapi meskipun tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menurun, masyarakat tetap ingin pemerintah aktif dalam beberapa bidang tertentu. Ini mencakup “berbagai isu mulai dari teroris dan tanggapan atas penanganan bencana, hingga pendidikan dan lingkungan hidup”.
Survei itu juga menunjukkan meningkatnya perpecahan antara Partai Demokrat dan Partai Republik.
Sekitar 80% warga pro-Republik dan warga independen yang cenderung ke Republik mengatakan menginginkan pemerintahan yang lebih kecil dengan layanan umum yang lebih sedikit, dibanding 31% warga pro-Demokrat.
Terkait isu-isu seperti perlawanan terhadap teroris, bencana alam, ketersediaan makanan dan obat-obatan, serta infrastruktur, ada persetujuan bipartisan bahwa pemerintah “seharusnya memainkan peran utama”.
Dalam isu imigrasi – topik hangat dalam kampanye presiden – 85% warga pro-Republik dan 80% warga pro-Demokrat mengatakan pemerintah seharusnya memainkan “peran utama”.
Perbedaan besar antara Republik dan Demokrat tampak dalam isu penanganan jaring keselamatan sosial. Hampir seperti sepertiga warga pro-Republik mengatakan pemerintah seharusnya membantu warga keluar dari kemiskinan dan menyediakan akses pada layanan kesehatan.
Hasil survei yang dirilis hari Senin (23/11) itu didasarkan pada wawancara atas enam ribu orang yang dilakukan antara tanggal 27 Agustus hingga 15 Oktober. [em/ii]
