Ketika bertemu dengan Alexander Yui, Duta Besar Taiwan, di Gedung Capitol AS pada hari Selasa (9/1), Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan bahwa Amerika Serikat saling “bahu-membahu” dengan Taiwan.
Dalam kesempatan berfoto di luar kantornya, Ketua DPR Johnson mengatakan, "Kita bahu membahu dengan rakyat Taiwan. Ini adalah isu yang sangat penting bagi seluruh dunia, dan tentu saja bagi kita juga."
Johnson menegaskan kembali hubungan AS-Taiwan yang "kuat" dan menekankan pentingnya hubungan militer antara kedua negara demi kepentingan AS dan seluruh dunia.
"Pertahanan Taiwan sangat penting bagi kita. Kita ingin menghalangi Partai Komunis China dan provokasi militer apa pun. Kongres AS mendukung sejawat kita dan membela demokrasi serta prinsip-prinsip yang Anda upayakan untuk dicapai," kata Johnson.
Johnson menambahkan, "Kita punya hubungan yang penting. Kita ingin memperkuatnya."
Yui juga menyampaikan sentimen yang sama dengan Johnson, dengan menyebut hubungan AS-Taiwan sangat kuat.
“Kami ingin menyampaikan penghargaan mendalam kami kepada Anda, Ketua DPR dan kepada Kongres Amerika Serikat atas dukungan dan komitmen bipartisan jangka panjang untuk meningkatkan keamanan Taiwan, menjaga sistem demokrasi kami, dan mempromosikan kemitraan ekonomi bilateral kami,” ujar Yui.
Kunjungan duta besar Taiwan itu terjadi ketika China baru-baru ini mengumumkan sanksi pada hari Minggu terhadap lima perusahaan yang terkait dengan pertahanan Amerika Serikat sebagai tanggapan atas penjualan senjata AS ke Taiwan dan sanksi AS terhadap perusahaan dan individu China.
Sanksi tersebut akan membekukan semua properti yang dimiliki perusahaan tersebut di China dan melarang organisasi dan individu di China melakukan bisnis dengan mereka, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang diposting online.
Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan selama pidato Tahun Barunya yang disiarkan televisi, memperbaharui ancaman Beijing untuk mengambil alih pulau yang memerintah sendiri, yang dianggap China sebagai miliknya.
Taiwan berpisah dari China di tengah perang saudara pada tahun 1949, namun Beijing terus menganggap pulau berpenduduk 23 juta jiwa dengan ekonomi teknologi tinggi itu sebagai wilayahnya dan telah meningkatkan ancamannya untuk mencapai hal tersebut, jika perlu dengan kekuatan militer.
Pemerintahan Biden tidak mengupayakan perubahan terhadap status quo di Taiwan.
Di bawah kebijakan “Satu China,” AS mengakui Beijing sebagai pemerintah China dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, namun AS menyatakan bahwa Taipei adalah mitra penting di Indo-Pasifik.
Amerika Serikat bersiap menghadapi tahun yang berpotensi penuh gejolak dalam hubungan AS-China, di mana Taiwan akan mengadakan pemilihan presiden bulan ini dan Amerika Serikat akan mengadakan pemilihan presidennya sendiri pada bulan November mendatang.
Beijing memandang kontak resmi AS dengan Taiwan sebagai dukungan untuk secara de facto mempermanenkan kemerdekaan pulau itu yang independen selama puluhan tahun, sebuah langkah yang menurut para pemimpin AS tidak mereka dukung. [my/jm]
Forum