BEIJING —
Sebuah pondok berkamar satu dengan cahaya lampu temaram di sebuah pinggir jalan kota Beijing merupakan sumber terbaik bagi pekerja migran Zhang Xuefang untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
Tidak diakui sebagai warga Beijing, ia tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan murah di rumah sakit pemerintah, sementara kota asalnya terlalu jauh jika ia ingin memanfaatkan obat yang disubsidi di sana.
Seperti jutaan pekerja migran lainnya, Zhang, yang tenaganya sangat dibutuhkan dalam ledakan ekonomi China, terpaksa pergi ke klinik gelap jika ia jatuh sakit.
Isu ini menyoroti dua lapisan dalam sistem layanan kesehatan China yang memiliki beban terlalu berat. Masalah ini juga menjadi debat panas mengenai bagaimana mereformasi sistem pendaftaran rumah tangga atau “hukou”, sebuah landasan kebijakan pemerintah selama berpuluh tahun yang pada dasarnya melegalisasi diskriminasi antara masyarakat kota dan pedesaan.
Sistem hukou, yang dimulai pada 1958, telah memecah 1,3 miliar penduduk China ke dalam garis urban dan pedesaan, mencegah banyak dari sekitar 800 juta warga China yang terdaftar sebagai warga desa untuk tinggal di kota dan menikmati layanan dan kesejahteraan dasar perkotaan.
Pemerintah China yang baru telah berjanji untuk mengubah sistem ini dengan reformasi yang bertujuan membagi hasil pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan yang didorong konsumsi di China dengan lebih merata.
Perdana Menteri Li Keqiang yang baru dipilih bersumpah dalam konferensi pers pertamanya awal bulan ini untuk mendesak reformasi untuk memperkecil kesenjangan kota-desa, termasuk memberi pekerja migran akses yang lebih terhadap asuransi kesehatan.
Rincian rencana ini belum diumumkan, jadi klinik-klinik gelap tetap menjadi upaya terakhir yang terjangkau oleh pekerja migran.
“Asuransi layanan kesehatan dan asuransi sosial lainnya terkait erat dengan hukou. Menyediakan asuransi sosial yang lebih baik, saya yakin, merupakan insentif untuk mereformasi sistem hukou,” ujar Zhang Shuo, spesialis kesehatan senior di kantor Bank Dunia Beijing.
“Urbanisasi di China tidak memiliki preseden dalam hal kecepatan dan skala,” ujar Zhang. “Asuransi sosial adalah kunci untuk mendorong migrasi tenaga kerja, namun akan butuh waktu di negara sebesar ini.”
Sisi Gelap Sistem Kesehatan
“Klinik gelap merupakan sisi hitam sistem medis China,” ujar Jiao Zhiyong, profesor di Capital University of Economics and Business di Beijing.
“Para pekerja migran membayar sendiri biaya kesehatan mereka karena kelemahan sistem asuransi kesehatan.”
Zhang dari Bank Dunia mengatakan sistem asuransi layanan kesehatan di China terfragmentasi, sebagian besar terkoordinasi dalam distrik atau setingkat kabupaten. Namun pekerja migran biasanya harus mencari perawatan kesehatan di luar kabupaten asal mereka.
Pemerintah Beijing telah menutup sekitar 1.000 klinik gelap per tahun sejak 2010, menurut data pemerintah.
Namun, banyak diantaranya kembali dibuka dekat atau di tempat yang sama persis hanya beberapa hari setelah ditutup.
Meski tidak pernah ada jumlah resmi berapa banyak klinik gelap yang ada, seringkali media melaporkan kematian di pusat-pusat kesehatan tidak berlisensi ini.
Pada Januari, koran-koran di China melaporkan ada seorang pekerja migran dari provinsi Fujian yang meninggal karena gagal jantung beberapa jam setelah mendapatkan cairan infus untuk menyembuhkan gejala pilek di salah satu klinik gelap di Beijing.
Pekerja migran Zhang menyaksikan sendiri bahaya dari klinik gelap tersebut. Suatu kali, karena takut ditangkap pihak berwenang yang mungkin berada di dekat klinik tersebut, dokter Zhang menguncinya di dalam klinik dengan tangan masih terhubung ke jarum infus, sebelum ia kabur.
“Kita tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu, karena tahu dampak kondisi higienis buruk tempat itu. Tapi kami tidak sanggup membayar biaya rumah sakit besar,” ujar Zhang, yang suatu kali membayar 800 yuan (sekitar Rp 1,25 juta), atau seperempat gajinya per bulan, untuk berobat akibat pilek di sebuah rumah sakit pemerintah di Beijing.
Pemerintah China telah meningkatkan anggaran reformasi layanan kesehatan yang mencapai 719,9 miliar yuan, atau naik 12 persen dari tahun sebelumnya. Namun angka tahun lalu dari data Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial menunjukkan bahwa hanya 20 persen dari pekerja migran yang memiliki asuransi kesehatan.
“Membangun sistem penggantian biaya layanan kesehatan di seluruh negeri merupakan tujuan kita, tapi jalan ke sana masih panjang,” ujar Hu Xiaoyi, orang nomor dua di Kementerian tersebut baru-baru ini.
Bagi mereka yang memiliki asuransi, biaya baru diganti setelah membayar, dan seringkali dipersulit birokrasi, membuat banyak keluarga berisiko bangkrut ketika masalah kesehatan besar menimpa.
“Asuransi kesehatan berlaku lokal, namun ketika kita pindah kerja ke tempat lain, hanya beberapa diantaranya yang menyediakan asuransi kesehatan, yang masih memerlukan banyak prosedur. Dan masing-masing bisa memakan waktu berbulan-bulan dan masih juga belum bisa,” ujar Cao Yong, delegasi pekerja migran di parlemen. (Reuters/Hui Li dan Ben Blanchard)
Tidak diakui sebagai warga Beijing, ia tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan murah di rumah sakit pemerintah, sementara kota asalnya terlalu jauh jika ia ingin memanfaatkan obat yang disubsidi di sana.
Seperti jutaan pekerja migran lainnya, Zhang, yang tenaganya sangat dibutuhkan dalam ledakan ekonomi China, terpaksa pergi ke klinik gelap jika ia jatuh sakit.
Isu ini menyoroti dua lapisan dalam sistem layanan kesehatan China yang memiliki beban terlalu berat. Masalah ini juga menjadi debat panas mengenai bagaimana mereformasi sistem pendaftaran rumah tangga atau “hukou”, sebuah landasan kebijakan pemerintah selama berpuluh tahun yang pada dasarnya melegalisasi diskriminasi antara masyarakat kota dan pedesaan.
Sistem hukou, yang dimulai pada 1958, telah memecah 1,3 miliar penduduk China ke dalam garis urban dan pedesaan, mencegah banyak dari sekitar 800 juta warga China yang terdaftar sebagai warga desa untuk tinggal di kota dan menikmati layanan dan kesejahteraan dasar perkotaan.
Pemerintah China yang baru telah berjanji untuk mengubah sistem ini dengan reformasi yang bertujuan membagi hasil pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan yang didorong konsumsi di China dengan lebih merata.
Perdana Menteri Li Keqiang yang baru dipilih bersumpah dalam konferensi pers pertamanya awal bulan ini untuk mendesak reformasi untuk memperkecil kesenjangan kota-desa, termasuk memberi pekerja migran akses yang lebih terhadap asuransi kesehatan.
Rincian rencana ini belum diumumkan, jadi klinik-klinik gelap tetap menjadi upaya terakhir yang terjangkau oleh pekerja migran.
“Asuransi layanan kesehatan dan asuransi sosial lainnya terkait erat dengan hukou. Menyediakan asuransi sosial yang lebih baik, saya yakin, merupakan insentif untuk mereformasi sistem hukou,” ujar Zhang Shuo, spesialis kesehatan senior di kantor Bank Dunia Beijing.
“Urbanisasi di China tidak memiliki preseden dalam hal kecepatan dan skala,” ujar Zhang. “Asuransi sosial adalah kunci untuk mendorong migrasi tenaga kerja, namun akan butuh waktu di negara sebesar ini.”
Sisi Gelap Sistem Kesehatan
“Klinik gelap merupakan sisi hitam sistem medis China,” ujar Jiao Zhiyong, profesor di Capital University of Economics and Business di Beijing.
“Para pekerja migran membayar sendiri biaya kesehatan mereka karena kelemahan sistem asuransi kesehatan.”
Zhang dari Bank Dunia mengatakan sistem asuransi layanan kesehatan di China terfragmentasi, sebagian besar terkoordinasi dalam distrik atau setingkat kabupaten. Namun pekerja migran biasanya harus mencari perawatan kesehatan di luar kabupaten asal mereka.
Pemerintah Beijing telah menutup sekitar 1.000 klinik gelap per tahun sejak 2010, menurut data pemerintah.
Namun, banyak diantaranya kembali dibuka dekat atau di tempat yang sama persis hanya beberapa hari setelah ditutup.
Meski tidak pernah ada jumlah resmi berapa banyak klinik gelap yang ada, seringkali media melaporkan kematian di pusat-pusat kesehatan tidak berlisensi ini.
Pada Januari, koran-koran di China melaporkan ada seorang pekerja migran dari provinsi Fujian yang meninggal karena gagal jantung beberapa jam setelah mendapatkan cairan infus untuk menyembuhkan gejala pilek di salah satu klinik gelap di Beijing.
Pekerja migran Zhang menyaksikan sendiri bahaya dari klinik gelap tersebut. Suatu kali, karena takut ditangkap pihak berwenang yang mungkin berada di dekat klinik tersebut, dokter Zhang menguncinya di dalam klinik dengan tangan masih terhubung ke jarum infus, sebelum ia kabur.
“Kita tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu, karena tahu dampak kondisi higienis buruk tempat itu. Tapi kami tidak sanggup membayar biaya rumah sakit besar,” ujar Zhang, yang suatu kali membayar 800 yuan (sekitar Rp 1,25 juta), atau seperempat gajinya per bulan, untuk berobat akibat pilek di sebuah rumah sakit pemerintah di Beijing.
Pemerintah China telah meningkatkan anggaran reformasi layanan kesehatan yang mencapai 719,9 miliar yuan, atau naik 12 persen dari tahun sebelumnya. Namun angka tahun lalu dari data Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial menunjukkan bahwa hanya 20 persen dari pekerja migran yang memiliki asuransi kesehatan.
“Membangun sistem penggantian biaya layanan kesehatan di seluruh negeri merupakan tujuan kita, tapi jalan ke sana masih panjang,” ujar Hu Xiaoyi, orang nomor dua di Kementerian tersebut baru-baru ini.
Bagi mereka yang memiliki asuransi, biaya baru diganti setelah membayar, dan seringkali dipersulit birokrasi, membuat banyak keluarga berisiko bangkrut ketika masalah kesehatan besar menimpa.
“Asuransi kesehatan berlaku lokal, namun ketika kita pindah kerja ke tempat lain, hanya beberapa diantaranya yang menyediakan asuransi kesehatan, yang masih memerlukan banyak prosedur. Dan masing-masing bisa memakan waktu berbulan-bulan dan masih juga belum bisa,” ujar Cao Yong, delegasi pekerja migran di parlemen. (Reuters/Hui Li dan Ben Blanchard)
