Rencana pengesahan RUU KUHP oleh Komisi 3 DPR RI memicu reaksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, karena berpotensi mengkriminalisasi perempuan, anak dan kelompok rentan. Organisasi Pers AJI juga menolak RUU KUHP serta Revisi UU MD3 yang mengancam kerja pers serta kebebasan berpendapat.