Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan guna membahas sejumlah langkah untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit sebelum pembukaan acara Bali Democracy Forum IX di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua Bali, Kamis (8/12).
Kepada wartawan usai pertemuan Presiden Jokowi menjelaskan, beberapa langkah konkret dibahas bersama Kofi Annan dalam mengatasi masalah kemanusiaan Rohingya di Myanmar.
"Mr. Kofi Annan adalah ketua Advisory Committee untuk Rakhine State, jadi kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan Menteri Luar NegeriRetno Marsudi untuk bertemu dengan State Counsellor Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar untuk membahas situasi yang terjadi di Rakhine State.
"Dan dua hari yang lalu sudah bertemu dengan state counsellor Aung San Suu Kyi untuk membahas situasi yang terjadi di Rakhine State. Dan kita ingin apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk Rakhine State," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengatakan akan mengirim bantuan kemanusiaan berupa logistik pangan dalam waktu dekat ke Myanmar.
"Saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim ke Rakhine State, Myanmar, dalam bentuk makanan dan selimut, karena memang itu yang dibutuhkan," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Kofi Annan yang juga berperan selaku Chairman Kofi Annan Foundation, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di negara bagian Rakhine. Selain langkah jangka pendek, Menteri Retno juga mengaku telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang.
"Untuk langkah yang lebih panjang ada beberapa hal yang diperlukan dan kita sudah bahas dengan state counsellor Aung San Suu Kyi, yakni pemberian kapasitas di bidang good governance, democracy, dan juga di bidang HAM. Ini program sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting," kata Menlu Retno Marsudi.
Pemerintah Indonesia lanjut Retno, juga menawarkan upaya penyelesaian masalah konflik horizontal yang terjadi di wilayah itu.
"Kerjasama di dalam konteks interfaith dialogue. Karena situasi Rakhine State itu juga menyangkut konflik horizontal antar komunitas masyarakat," imbuhnya.
Konflik sosial di Rakhine, Myanmar kembali memanas sejak November lalu. Rumah-rumah etnis Rohingya hancur dan terbakar, dan sejumlah korban jiwa berjatuhan. Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian upaya untuk membantu kelompok minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, sebagai wujud menegakkan kemanusiaan dan mewujudkan perdamaian. [aw/lt]
