Sebuah panel bipartisan pemerintah AS pada Kamis (22/5) mendesak Departemen Luar Negeri untuk menggandakan jumlah negara-negara yang dianggap pelanggar kebebasan beragama yang parah.
Ketua Komisi Internasional Kebebasan Beragama Internasional AS, Robert George, yang bersaksi untuk subkomite urusan luar negeri di DPR, mengatakan sudah delapan tahun sejak Departemen Luar Negeri menambahkan atau menghapus sebuah negara dari daftar negara dengan isu kebebasan beragama.
Ada delapan negara di dalam daftar itu, seperti dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri mengenai kebebasan agama internasional, termasuk Sudan dan Arab Saudi.
George mengatakan perkembangan baru-baru ini mengharuskan penambahan delapan negara lagi, termasuk Pakistan dan Suriah.
Para kritikus mengatakan menyebutkan dan membuat malu para pelanggar dapat memperumit diplomasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi-kondisi kebebasan beragama.
George tidak sepakat, karena "proses penunjukan dan kemungkinan tindakan penghukuman dapat meberikan nafas baru ke dalam upaya-upaya diplomatik, yang seharusnya mengawali dan mengikuti penunjukan, dan mendorong kemauan politik dalam modal luar negeri."
George juga mengatakan pada para anggota DPR ia prihatin karena posisi di Departemen Luar Negeri untuk duta besar kebebasan beragama internasional telah kosong sejak Oktober.
Komisi Kebebasan Beragama Internasional termasuk umat tiga agama Ibrahim, namun komisi ini dikritik karena lebih khawatir dengan tindakan melawan umat Kristen dibandingkan agama-agama lainnya.
Sehari sebelum sidang, komisi mengecam rancangan undang-undang di parlemen Turki yang mengubah Museum Hagia Sophia di Istanbul - yang pernah menjadi tempat ibadah Kristen dan Muslim, kembali menjadi masjid.
Ketua Komisi Internasional Kebebasan Beragama Internasional AS, Robert George, yang bersaksi untuk subkomite urusan luar negeri di DPR, mengatakan sudah delapan tahun sejak Departemen Luar Negeri menambahkan atau menghapus sebuah negara dari daftar negara dengan isu kebebasan beragama.
Ada delapan negara di dalam daftar itu, seperti dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri mengenai kebebasan agama internasional, termasuk Sudan dan Arab Saudi.
George mengatakan perkembangan baru-baru ini mengharuskan penambahan delapan negara lagi, termasuk Pakistan dan Suriah.
Para kritikus mengatakan menyebutkan dan membuat malu para pelanggar dapat memperumit diplomasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi-kondisi kebebasan beragama.
George tidak sepakat, karena "proses penunjukan dan kemungkinan tindakan penghukuman dapat meberikan nafas baru ke dalam upaya-upaya diplomatik, yang seharusnya mengawali dan mengikuti penunjukan, dan mendorong kemauan politik dalam modal luar negeri."
George juga mengatakan pada para anggota DPR ia prihatin karena posisi di Departemen Luar Negeri untuk duta besar kebebasan beragama internasional telah kosong sejak Oktober.
Komisi Kebebasan Beragama Internasional termasuk umat tiga agama Ibrahim, namun komisi ini dikritik karena lebih khawatir dengan tindakan melawan umat Kristen dibandingkan agama-agama lainnya.
Sehari sebelum sidang, komisi mengecam rancangan undang-undang di parlemen Turki yang mengubah Museum Hagia Sophia di Istanbul - yang pernah menjadi tempat ibadah Kristen dan Muslim, kembali menjadi masjid.
