Para penyelidik PBB menuduh para pemimpin Sudan Selatan melakukan korupsi dan melanggar HAM serta kebebasan fundamental rakyat mereka.
Dalam sebuah laporan yang diajukan ke Dewan HAM PBB, Senin (9/3), Komisi HAM PBB di Sudan Selatan menuduh para pemimpin Sudan Selatan dengan sengaja membiarkan rakyatnya kelaparan dan secara terang-terangan menggerogoti kekayaaan negara.
Ketua komisi itu, Yasmin Sooka, mengatakan kejahatan ekonomi ini memiliki dampak kemanusiaan yang parah, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.
Sooka mengatakan, para pemimpin Sudan Selatan telah mencuri jutaan dolar dari kas pemerintah yang seharusnya digunakan untuk menberi makan rakyat negara itu.
Ia mengatakan, pencurian kekayaan negara telah membuat negara muda yang kaya minyak ini menjadi negara tempat hidup terburuk ketiga di dunia.
Laporan itu juga mendokumentasikan perekrutan anak oleh pasukan pemerintah dan pasukan oposisi. UNICEF melaporkan sekitar 19.000 anak masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berperang di negara itu.
Komisi itu juga mendokumentasikan kejahatan-kejahatan seks dan kejahatan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan oleh pasukan pemerintah dan pasukan oposisi [ab/uh]
