Dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin pekan ini, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya S. Irawan mengungkapkan pihaknya hanya memiliki sepuluh kapal patroli beragam ukuran yang tidak cukup untuk menjaga perbatasan laut.
Laksamana Madya S. Irawan bahkan menyebut ada ribuan kapal milik Vietnam dan China yang masuk perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan. Ribuan kapal ini tidak terdeteksi radar hanya terlihat dengan pantauan mata.
Tumpang Tindih Klaim ZEE
Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia masih memiliki overlapping klaim zona ekonomi ekslusif (ZEE) dengan Vietnam sehingga kerap kapal-kapal ikan Vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEE Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada VOA, Rabu (15/9) mengakui Bakamla memang “kedodoran” menjaga perbatasan laut karena prasarana dan sarana yang dimiliki tidak memadai. Sementara Bakamla sendiri merupakan lembaga yang baru dibentuk pada 2014.
Selain itu, lanjut Abdul Kharis, dukungan anggaran untuk Bakamla sangat tidak memadai. Anggaran untuk Bakamla tahun lalu saja sekitar Rp 400 miliar.
"Bakamla kita yang lahir belum terlalu lama, belum mempunyai perlatan baik kapal maupun radar yang memadai. Sehingga kalau terkesan kedodoran, yah memang (kedodoran)," kata Abdul Kharis.
Dalam kesimpulan rapat baru-baru ini, Komisi I DPR dan Bakamla sepakat tentang pentingnya proses penyusunan dan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. Karena itu, Komisi I mendorong Bakamla segera menyiapkan naskah akademik tentang pentingnya RUU Keamanan Laut.
RUU Keamanan Laut Diusulkan Masuk Prolegnas 2022
Komisi I DPR dan Bakamla setuju agar RUU Keamanan Laut masuk dalam program legislasi nasional tahun depan. Komisi I DPR mendukung peta jalan Bakamla untuk memperkuat strategi dan tata kelola keamanan laut.
Abdul Kharis menekankan untuk menghadapi kapal nelayan asing memang tidak boleh menggunaan kekuatan Angkatan laut karena melanggar hukum internasional. Tapi harus menggunakan patroli laut.
Menurutnya Bakamla yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia memang belum mampu karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas.
Abdul Kharis menegaskan kekurangan parsarana dan saranan Bakamla banyak sekali. Sebab patroli harus dilakukan setiap saat dan itu membutuhkan banyak kapal.
Menyadari kelemahan itu, Abdul Kharis menilai pemerintah sedianya secara perlahan-lahan menambah kekuatan Bakamla.
DPR Puji Kinerja Bakamla
Meski dalam kondisi serba terbatas, Abdul Kharis memuji performa Bakamla yang bekerja melebihi kemampuan dan kapasitasnya untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia.
Abdul Kharis menyarankan pemerintah terus meningkatkan diplomasi agar pemerintah negara asing bisa mencegah warganya berlayar memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan tanpa izin. Namun tetap saja butuh armada kapa patroli yang memadai untuk menghalau kapal-kapal ikan asing yang masuk ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan.
Bakamla Butuh Tambahan Kapal Patroli
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita mengatakan Bakamla membutuhkan minimal 77 kapal patroli untuk mengamankan semua perbatasan laut Indonesia. Sedangkan untuk di Laut Natuna Utara, Bakamla menyiagakan dua hingga tiga kapal untuk berpatroli.
Wisnu mengakui dua atau tiga kapal Bakamla yang ada saat ini untuk berpatroli menjaga wilayah Laut Natuna Utara seluas 90 ribu kilometer persegi sangat tidak memadai. Sedangkan satu kapal hanya mampu menjangkau empat ribu kilometer persegi dalam patroli per hari.
"Betapa dibayangkan berapa hari harus hadir di situ dan kapal terbatas waktunya sehingga harus ada rotasi. Kalau cuma satu kapal, misalnya sisi kanan diawasi, sisi kirinya kan kosong. Padahal jaraknya ribuan mil atau ratusan mil. Misalnya ada pelangggaran di sebelah timur, maka saat kita berada di barat, kita tidak bisa segera menindak," ujar Wisnu.
Selain perlunya meningkatkan fasilitas yang diperlukan menurut Wisnu pemerintah harus menyelesaikan masalah batas ZEE Indonesia dan Vietnam. Sambil menunggu proses itu tambahnya perlu juga didorong adanya provisional arrangement atau kesepakatan bersama dalam rangka mengelola wilayah sengketa secara bersama untuk mencegah konflik.
Kondisi seperti itu kata Wisnu juga dilakukan Indonesia dan Malaysia yang membuat common guide lines atau semacam pedoman bersama di kawasan yang disebut sebagai “grey area.”
Wisnu mengakui selama ini pantauan udara dengan pesawat berawak, pesawat nirawak dan foto satelit lumayan membantu mereka mengawasi wilayah yang sangat luas. Sejauh ini, Bakamla memiliki Sistem Identifikasi Otomatis dan Sistem Pemantauan Kapal VMS untuk kapal ikan.
Lebih jauh Wisnu membenarkan kebutuhan minimal 77 kapal untuk berpatroli di semua wilayah laut perbatasan, yang memang sudah dibaginya dalam beberapa sektor. Sementara khusus untuk Laut Natuna Utara dan berbatasa dengan Laut Cina Selatan, dibutuhkan sekitar lima kapal patroli.
Keterbatasan anggaran, lanjut Wisnu, juga membuat Bakamla harus menghemat bahan bakar. Seringkali ketika berpatroli mereka lego jangkar di bagian laut yang strategis dan menunggu informasi kalau ada kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, tidak sepenuhnya berlayar berpatroli. [fw/em]
