Komisi pemilu Thailand mendapat kritik pada Senin (8/5) setelah terjadi apa yang dikatakan oleh kelompok pemantau sebagai keluhan yang meluas dalam pemungutan suara awal, sehingga memicu kekhawatiran di media sosial tentang kompetensi badan yang ditunjuk di bawah pemerintahan militer itu.
Jaringan Rakyat Pemantau Pemilu, sebuah aliansi organisasi nonpemerintah, mengatakan telah menerima sekitar 300 keluhan dalam pemungutan suara awal pada Minggu (7/5), di antaranya mengena nama yang hilang, suara yang diberikan oleh orang yang salah, surat suara yang salah dan daftar kandidat yang tidak lengkap di tempat pemungutan suara.
Thailand mengadakan pemilihan pada 14 Mei yang dapat mengakhiri sembilan tahun pemerintahan yang dipimpin atau didukung oleh militer sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih pada tahun 2014, dalam kudeta kedua dalam waktu kurang dari delapan tahun.
Komisi Pemilihan Thailand (ECT) mengatakan telah menerima 92 pengaduan dan penyelidikan sedang berlangsung. Badan itu berjanji bahwa kesalahan serupa tidak akan terulang pada hari pemilihan.
Pemilu kali ini secara luas dianggap sebagai persaingan antara partai-partai koalisi yang berkuasa yang memiliki ikatan dengan militer dan kaum royalis melawan gerakan oposisi yang telah memenangkan setiap pemilihan dalam dua dekade terakhir dan digulingkan dari pemerintahan sebanyak tiga kali.
Jajak pendapat pekan lalu menunjukkan dua partai oposisi unggul secara signifikan.
Para komisaris untuk ECT dipilih pada 2018 oleh lembaga yang ditunjuk oleh junta menyusul kudeta 2014 oleh mantan panglima militer Prayuth Chan-ocha, yang berkuasa sejak saat itu.
Badan pemungutan suara itu mengalami kritik tajam selama pemilihan terakhir, pada tahun 2019, dengan tuduhan manipulasi dan kelalaian yang meluas, setelah menunda pengumuman hasil resmi lebih dari sebulan dan mengubah formula untuk menentukan jumlah kursi kepada partai peserta pemilu. [lt/uh]
Forum