Sebuah komite DPR Amerika hari Selasa (2/4) mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan panggilan kepada Jaksa Agung William Barr dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross untuk mendapat dokumen terkait keputusan pemerintahan Trump untuk menambahkan pertanyaan mengenai kewarganegaraan ke dalam sensus Amerika tahun 2020.
Ross mengatakan tahun lalu dia membuat keputusan itu berdasarkan permintaan dari Departemen Kehakiman untuk lebih menegakkan Undang-Undang Hak Pilih. Tetapi beberapa negara bagian dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menentang langkah itu, dengan alasan hal itu akan membuat para imigran enggan berpartisipasi, dan dengan demikian mengakibatkan tidak dihitungnya seluruh orang yang tinggal di tempat-tempat tertentu di Amerika.
Sensus itu dimaksudkan untuk memasukkan setiap orang di Amerika Serikat pada saat itu, tidak peduli status kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. Penghitungan yang akurat sangat penting, karena hasilnya akan digunakan untuk sejumlah tujuan seperti menentukan berapa banyak perwakilan kongres yang dibagikan ke masing-masing negara bagian, berapa ratus miliar dolar anggaran belanja federal perlu dialokasikan, dan bagaimana pemerintah lokal membuat keputusan seperti di mana harus dibangun jalan atau sekolah baru.
Presiden Amerika Donald Trump telah menolak keberatan mengenai pertanyaan terkait status kewarganegaraan warga tersebut, yang merupakan pertanyaan yang tidak pernah disampaikan dalam sensus sejak 1950. [lt]
