Lebih dari 1.000 orang telah mengaku bersalah atau diputus bersalah atas dakwaan federal melakukan penipuan dalam berbagai program bantuan COVID-19 yang digulirkan oleh Kongres Amerika Serikat pada masa awal pandemi. Lebih dari 600 orang lainnya serta berbagai entitas menghadapi dakwaan penipuan federal.
Tapi itu baru permulaan, kata para penyelidik yang bersaksi pada Rabu (1/2) di hadapan komite Kongres, ketika para anggota DPR dari Partai Republik memulai apa yang mereka janjikan akan menjadi tindak pengawasan yang agresif terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden.
Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR AS menggelar sidang dengar pendapat pertamanya di Kongres yang baru dilantik bulan lalu itu untuk menyelidiki penipuan dan pemborosan pengeluaran federal untuk pandemi.
Kongres menyetujui anggaran belanja sekitar $4,6 triliun (sekitar Rp68.500 triliun) dari enam undang-undang bantuan pandemi, yang dimulai sejak Maret 2020 ketika Donald Trump masih menjabat sebagai presiden.
“Kita berutang kepada rakyat Amerika untuk mengungkap pencurian terbesar uang pajak rakyat Amerika dalam sejarah…” kata James Comer, anggota DPR AS dari Partai Republik, yang duduk sebagai ketua komite.
Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) mengatakan kepada komite tersebut bahwa jumlah kasus dugaan penipuan pasti akan bertambah dalam beberapa bulan ke depan. Misalnya, inspektur jenderal Badan Usaha Kecil tengah menyelidiki lebih dari 500 program pinjaman yang dirancang untuk membantu para pengusaha memenuhi biaya operasional bisnis mereka selama pandemi. Di sisi lain, inspektur jenderal Departemen Ketenagakerjaan juga tengah menyelidiki sedikitnya 100 kasus dugaan penipuan asuransi kehilangan pekerjaan setiap minggunya.
GAO mengatakan, lebih dari 1.000 vonis kasus penipuan bantuan COVID-19 dapat menggambarkan seluas apa penyelidikan tersebut. Berapa banyak uang yang hilang akibat penipuan itu? Jawabannya tidak diketahui, kata GAO, namun pihaknya melaporkan pada Desember lalu bahwa ekstrapolasi data Departemen Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari $60 miliar (sekitar Rp894 triliun) telah disalurkan dalam pembayaran asuransi kehilangan pekerjaan palsu selama pandemi. GAO juga memperingatkan bahwa ekstrapolasi data itu memiliki batasan dan harus ditafsirkan secara hati-hati.
Namun demikian, anggota Kongres tetap ingin tahu seberapa banyak pencurian yang telah terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikannya dalam situasi darurat di masa depan.
“Kita harus mengidentifikasi ke mana uang itu dihabiskan, berapa banyak yang diterima para penipu atau peserta yang tidak memenuhi syarat, dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi,” kata Comer.
Sekitar 20 inspektur jenderal berkolaborasi untuk menyelidiki pengeluaran bantuan pandemi. Michael Horowitz, yang mengetuai komite Kongres yang dibentuk pada Maret 2020 untuk memimpin pengawasan anggaran COVID-19, juga dijadwalkan akan bersaksi.
Dalam pernyataannya yang sudah dipersiapkan lebih dulu, Horowitz mengatakan bahwa komitenya mengeluarkan peringatan penipuan minggu ini terkait penggunaan 69.000 nomor Jaminan Sosial yang diragukan keasliannya untuk mendapatkan pinjaman dan hibah pandemi sebesar $5,4 miliar.
Selain mereka, David Smith, wakil direktur Kantor Penyelidikan Dinas Rahasia AS juga akan bersaksi. Ia memperkirakan bahwa upaya untuk menemukan aset yang dicuri dan meminta pertanggungjawaban penjahat atas kasus penipuan pandemi akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. [rd/lt]
Forum