Menurut gugatan yang diajukan pada Rabu (22/1/2020), komite pelantikan Donald Trump mengeluarkan dana lebih dari AS$ 1 juta untuk memesan ruang dansa Trump International Hotel di ibu kota AS. Hal itu adalah bagian dari skema "menaikkan pembayaran secara berlebihan" untuk ruang pesta dan dalam prosesnya memperkaya keluarga presiden sendiri.
Jaksa Agung Distrik Columbia, Karl Racine, mengatakan panitia menyalahgunakan dana nirlaba dan berkoordinasi dengan manajemen hotel serta anggota keluarga Trump untuk menyelenggarakan acara tersebut.
Ia mengatakan salah satu perencana acara itu menyampaikan keprihatinan mengenai harga sewa ruangan kepada Trump, putri presiden Ivanka Trump dan Rick Gates, seorang pejabat tinggi kampanye saat itu.
"Undang-undang distrik mewajibkan organisasi nirlaba menggunakan dana mereka untuk tujuan publik sebagaimana yang mereka nyatakan, bukan untuk menguntungkan individu atau perusahaan swasta," kata Racine.
"Dalam hal ini, kita berusaha mengembalikan dana nirlaba yang disalurkan secara tidak tepat, langsung ke bisnis keluarga Trump."
Gugatan itu merupakan tuduhan terbaru bahwa Trump dan keluarganya telah menggunakan dana publik dan nirlaba di properti milik Trump untuk memperkaya diri sendiri, Ini adalah dampak buruk akibat Trump tidak sepenuhnya mundur dari bisnisnya ketika ia menjadi presiden.
Trump mempertahankan kepemilikan bisnisnya tetapi menyerahkan kendali kepada putra-putranya yang sudah dewasa, yang juga menghadapi tuduhan bahwa mereka mengambil keuntungan dari kepresidenan ayah mereka.
Komite Pelantikan bersikeras laporan keuangannya telah diaudit secara independen, dan semua dana yang dikeluarkan sesuai dengan hukum. Komite itu mengumpulkan AS$107 juta, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyelenggarakan pelantikan Trump pada Januari 2017. Tetapi pengeluaran komite itu mengundang banyak sorotan tajam. [my/pp]
