Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung pekan ini berhasil menyepakati komunike bersama yang mencatat berbagai terobosan dan sekaligus keprihatinan para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara ini.
Salah satu keprihatinan yang dihadapi oleh ASEAN di antaranya adalah tentang menurunnya komitmen dan kerja sama dalam mekanisme non-proliferasi, kontrol senjata, dan perlucutan senjata global. Dalam komunike setebal 31 halaman itu, para menteri luar negeri ASEAN “meminta negara-negara, terutama negara pemilik senjata nuklir, untuk mempertahankan dan sepenuhnya mewujudkan komitmen mereka berdasarkan mekanisme non-proliferasi, kontrol senjata dan perlucutan senjata global; termasuk dalam Traktat tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).”
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Senjata Nuklir (NWFZ) dan bebas dari semua senjata pemusnah massal lainnya, sebagaimana diabadikan dalam Piagam ASEAN dan Perjanjian SEANWFZ, dan menekankan pentingnya implementasi perjanjian itu secara penuh dan efektif,” tambah pernyataan tersebut.
Nuklir memang menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan di Jakarta ini, terutama soal kelanjutan perundingan penandatanganan Protokol Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam salah sebuah pertemuan mengatakan SEANWFZ telah berkontribusi dalam upaya pelucutan senjata global, namun dalam 25 tahun terakhir ini belum ada negara pemiliki senjata nuklir yang menandatangani protokol itu.
Komunike itu mengakui bahwa Komite Eksekutif Pengawas SEANWFZ masih “terus menjajaki kemungkinan negara pemilik senjata nuklir bersedia menandatangani dan meratifikasi Protokol Perjanjian SEANWFZ tanpa syarat, dan memberikan jaminan formal atas komitmen itu secara tertulis sebelum penandatanganan. Kami menyambut negara pemilik senjata nuklir mana pun yang siap melakukan hal itu.”
Meskipun tidak memberi indikasi dan merinci alasan keprihatinan mereka, banyak pihak sebelumnya menyampaikan kekhawatiran akan rencana Australia membeli tiga kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat, tak lama setelah bergabung dalam aliansi AUKUS yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Jika disetujui oleh Kongres AS, ketiga kapal itu akan tiba di Australia pada awal tahun 2030.
Komunike itu juga menyoroti krisis Laut China Selatan dan perkembangan situasi di Semenanjung Korea, Myanmar, Ukraina dan Timur Tengah. [em/rs]
Forum