JAKARTA —
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke tiga Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang berlangsung di Puncak, Bogor, Jawa Barat, mendamaikan kubu yang bertikai dalam tubuh partai, yang secara otomatis membatalkan dukungan terhadap Partai Gerindra.
Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy, kepada VOA Kamis (24/4) menjelaskan, selain memutuskan kesepakatan damai atau islah, Mukernas juga memutuskan bahwa partai belum berkoalisi dan mendukung pengajuan calon presiden dari partai mana pun, termasuk calon presiden Gerindra, Prabowo Subianto.
"...penerimaan seluruh peserta Mukernas kepada fatwa islah yang diterbitkan oleh Ketua Majelis Syariah PPP Kyai Haji Maimun Zubair yang sekaligus mengakhiri seluruh perbedaan pendapat tajam yang ada di tubuh PPP selama lebih dari dua pekan terakhir. Seputar koalisi, dukungan terhadap Prabowo dianulir dan dianggap tidak pernah ada. Karena itu, PPP masih ada di titik nol dan siap berkomunikasi dengan partai manapun dan bakal calon presiden manapun," ujarnya.
Romahurmuziy memahami jika ada kekecewaan dari kubu Gerindra, tetapi menurutnya mekanisme PPP dalam penentuan arah koalisi partai politik dan bakal calon presiden hanya bisa disahkan oleh forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP.
"Seluruh proses koalisi, seluruh proses pembahasan tentang bakal capres kita, harus terlebih dahulu didahului oleh Rapimnas. Yang mana sampai hari ini Rapimnas yang digelar untuk itu belum pernah diadakan. Saya kira (jika) Gerindra kecewa itu wajar. Namun ini ke depan menjadi pelajaran bahwa komunikasi politik partai itu tidak bersifat individual tapi kolektif kolegial. Yang juga menjadi pelajaran buat seluruh bakal capres dan parpol lain agar di dalam membangun komunikasi ke depan bersifat kolektif kolegial," ujarnya.
Mukernas PPP yang ke tiga, tambahnya, juga menetapkan Majelis Musyawarah Partai yang bertugas melakukan komunikasi partai dengan parpol lain. Rapimnas dalam waktu dekat ini juga akan digelar untuk menentukan arah politik koalisi PPP dengan parpol lain dan capres 2014 yang akan didukung oleh PPP.
Mukernas juga mengamanatkan diselenggarakannya Muktamar PPP ke delapan yang sebelumnya dijadwalkan pada 2015, dipercepat pelaksanaannya sebulan setelah pelaksanaan pemilihan presiden. Agenda utama dari Muktamar itu adalah pemilihan ketua umum partai.
Konflik dalam PPP berawal ketika ketua umum PPP Suryadharma Ali secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014.
Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden Jumat pekan lalu.
Peneliti Politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rahadi Teguh Wiratama mengatakan, hasil Mukernas PPP membuat konstelasi politik menjadi semakin menarik.
Selain Gerindra yang harus kembali kerja keras mencari koalisi partai untuk memenuhi syarat 25 persen suara dalam pemilu legislatif untuk mengajukan calon presiden, ujarnya, juga ada peta politik di internal PPP yang dinamis dalam menentukan arah koalisi partai dan dukungan calon presiden.
"Saya kira ketika petinggi-petinggi Gerindra mengatakan konflik internal PPP tidak berimbas (ke Gerindra), saya kira tidak tepat. Karena faktanya kalau (dalam Rapimnas nanti) PPP mengundurkan diri dari koalisi dengan Gerindra, maka otomatis kesulitan buat Gerindra adalah dia harus mencari mitra baru dalam rangka untuk memenuhi syarat 25 persen," ujarnya.
"Peta pertarungan politiknya menjadi sangat menarik, dinamikanya menjadi sangat tinggi. Ada poros Joko Widodo di satu sisi, ada poros Prabowo di sisi lain, dan poros ketiga yang masih menjadi tanda tanya yang kira-kira masih sangat kuat pertarungannya di situ," ujarnya.
Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy, kepada VOA Kamis (24/4) menjelaskan, selain memutuskan kesepakatan damai atau islah, Mukernas juga memutuskan bahwa partai belum berkoalisi dan mendukung pengajuan calon presiden dari partai mana pun, termasuk calon presiden Gerindra, Prabowo Subianto.
"...penerimaan seluruh peserta Mukernas kepada fatwa islah yang diterbitkan oleh Ketua Majelis Syariah PPP Kyai Haji Maimun Zubair yang sekaligus mengakhiri seluruh perbedaan pendapat tajam yang ada di tubuh PPP selama lebih dari dua pekan terakhir. Seputar koalisi, dukungan terhadap Prabowo dianulir dan dianggap tidak pernah ada. Karena itu, PPP masih ada di titik nol dan siap berkomunikasi dengan partai manapun dan bakal calon presiden manapun," ujarnya.
Romahurmuziy memahami jika ada kekecewaan dari kubu Gerindra, tetapi menurutnya mekanisme PPP dalam penentuan arah koalisi partai politik dan bakal calon presiden hanya bisa disahkan oleh forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP.
"Seluruh proses koalisi, seluruh proses pembahasan tentang bakal capres kita, harus terlebih dahulu didahului oleh Rapimnas. Yang mana sampai hari ini Rapimnas yang digelar untuk itu belum pernah diadakan. Saya kira (jika) Gerindra kecewa itu wajar. Namun ini ke depan menjadi pelajaran bahwa komunikasi politik partai itu tidak bersifat individual tapi kolektif kolegial. Yang juga menjadi pelajaran buat seluruh bakal capres dan parpol lain agar di dalam membangun komunikasi ke depan bersifat kolektif kolegial," ujarnya.
Mukernas PPP yang ke tiga, tambahnya, juga menetapkan Majelis Musyawarah Partai yang bertugas melakukan komunikasi partai dengan parpol lain. Rapimnas dalam waktu dekat ini juga akan digelar untuk menentukan arah politik koalisi PPP dengan parpol lain dan capres 2014 yang akan didukung oleh PPP.
Mukernas juga mengamanatkan diselenggarakannya Muktamar PPP ke delapan yang sebelumnya dijadwalkan pada 2015, dipercepat pelaksanaannya sebulan setelah pelaksanaan pemilihan presiden. Agenda utama dari Muktamar itu adalah pemilihan ketua umum partai.
Konflik dalam PPP berawal ketika ketua umum PPP Suryadharma Ali secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014.
Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden Jumat pekan lalu.
Peneliti Politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rahadi Teguh Wiratama mengatakan, hasil Mukernas PPP membuat konstelasi politik menjadi semakin menarik.
Selain Gerindra yang harus kembali kerja keras mencari koalisi partai untuk memenuhi syarat 25 persen suara dalam pemilu legislatif untuk mengajukan calon presiden, ujarnya, juga ada peta politik di internal PPP yang dinamis dalam menentukan arah koalisi partai dan dukungan calon presiden.
"Saya kira ketika petinggi-petinggi Gerindra mengatakan konflik internal PPP tidak berimbas (ke Gerindra), saya kira tidak tepat. Karena faktanya kalau (dalam Rapimnas nanti) PPP mengundurkan diri dari koalisi dengan Gerindra, maka otomatis kesulitan buat Gerindra adalah dia harus mencari mitra baru dalam rangka untuk memenuhi syarat 25 persen," ujarnya.
"Peta pertarungan politiknya menjadi sangat menarik, dinamikanya menjadi sangat tinggi. Ada poros Joko Widodo di satu sisi, ada poros Prabowo di sisi lain, dan poros ketiga yang masih menjadi tanda tanya yang kira-kira masih sangat kuat pertarungannya di situ," ujarnya.
