Presiden Amerika Donald J. Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan para pemimpin Saudi telah “membantah dengan keras” keterlibatan apa pun dalam kasus hilangnya jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi. Dia terakhir terlihat dua minggu lalu memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul.
Sementara Pompeo mengadakan pembicaraan dengan para pejabat di Riyadh dan Ankara, dan mendesak agar diadakan penyelidikan “menyeluruh, transparan dan tepat waktu,” para aktivis hak asasi manusia dan anggota Kongres Amerika mendesak agar Arab Saudi menerima konsekuensi, jika keterlibatan kerajaan itu dikukuhkan.
Presiden Donald Trump minggu ini mengutus Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Arab Saudi dan Turki untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jamal Khashoggi, wartawan Saudi yang bermukim di Amerika.
Di dalam negeri, Wakil Presiden Mike Pence, Selasa (16/10) minta jawaban atas pertanyaan tentang hilangnya wartawan Saudi itu, dan mengatakan dunia perlu tahu apakah Khashoggi sebenarnya dibunuh dan siapa yang memerintahkannya. “Setiap kematian itu menyedihkan. Setiap tindakan kekerasan dan pencabutan nyawa harus dikutuk. Tapi, ini juga merupakan serangan terhadap pers yang bebas dan independen. Kita akan menuntut jawaban,” tambahnya.
Khashoggi memasuki konsulat Saudi di Turki pada tanggal 2 Oktober dan tidak pernah terlihat meninggalkan tempat itu. Hilangnya wartawan itu secara misterius dan laporan-laporan bahwa dia dibunuh dan dimutilasi telah membuat marah para anggota Kongres Amerika.
Senator Demokrat Chris Murphy adalah salah seorang di antaranya, “Jika Arab Saudi mengincar penduduk Amerika, membujuknya ke konsulat, dan membunuhnya, maka sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk memikirkan kembali hubungan militer, politik dan ekonomi kita dengan Arab Saudi.”
Dalam sepucuk surat kepada Presiden Trump, 22 senator Amerika secara bipartisan mendesak agar diadakan penyelidikan sesuai dengan Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, yakni undang-undang yang menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia secara global.
Undang-undang ini menggunakan nama Sergei Magnitsky, seorang pengacara dan akuntan Rusia yang meninggal di penjara Moskow setelah melaporkan penipuan pajak yang melibatkan pejabat pemerintah Rusia.
Bill Browder, yang menggunakan jasa Magnitsky untuk penyelidikan korupsi, memainkan peran penting dalam persetujuan legislasi itu menjadi undang-undang pada tahun 2012. Dia mengatakan kepada VOA bahwa Undang-Undang Magnitsky Global disahkan secara khusus untuk jenis kejahatan yang “mengerikan” semacam ini.
“Aturan dasar dari Undang-Undang Magnitsky adalah memberikan sanksi kepada orang-orang yang terlibat dalam penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, khususnya terhadap orang-orang yang mengkritik rezim, termasuk wartawan atau pelapor kejahatan. Dalam hal ini kita melihat situasi yang jenisnya persis seperti itu,” kata Bill Browder.
Browder memuji sikap keras para anggota Kongres Amerika dan mengatakan dia mengharapkan tanggapan yang sama kerasnya dari pemerintahan Presiden Trump.
Para aktivis HAM juga menyerukan akuntabilitas. Rob Berschinski dari Human Rights First mengatakan pemerintah Saudi di bawah Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman telah melakukan sejumlah tindakan luar biasa dan merisaukan dalam beberapa bulan terakhir.
“Semuanya, dari menahan perdana menteri Libanon sampai memenjarakan aktivis hak-hak perempuan, memenjarakan sejumlah anggota keluarga kerajaan Saudi,” imbuh Rob Berschinki.
Berschinski mengatakan kepada VOA, para kepala negara dan pemerintahan lainnya kini sedang mengarahkan perhatian pada kepemimpinan Amerika Serikat dalam masalah ini, terutama karena Jamal Khashoggi adalah pemukim di Amerika yang tinggal di negara bagian Virginia. [lt/uh]
