Baik DPR AS yang dikontrol oleh faksi Republik, dan majelis Senat yang dikontrol faksi Demokrat, siap memberi suara hari Kamis (31/7) untuk menetapkan kebijakan dalam menangani 57 ribu lebih anak-anak dari Amerika Tengah yang masuk ke amerika secara ilegal dan tanpa pendamping dalam beberapa bulan terakhir, untuk mencari kehidupan lebih baik di Amerika.
Tapi anggota DPR Amerika mengakui mereka belum dapat menjembatani perbedaan-perbedaan besar dalam RUU itu sebelum masa liburan musim panas.
Presiden AS Barack Obama meminta DPR menyetujui dana sebesar
$ 3,7 milyar untuk menangani krisis di perbatasan Amerika barat daya dengan Meksiko. Obama ingin menambah lagi rumah-rumah penampungan sementara bagi anak-anak itu, yang sebagian besar datang dari Guatemala, Honduras dan El Salvador, dan menambah hakim untuk memutuskan apakah mereka harus pulang ke negara asal atau diberi suaka kemanusiaan di Amerika.
Penentang Obama dari faksi Republik yang konservatif di DPR secara tajam memotong permintaan dana menjadi $ 659 juta dan berencana mendukung dua kebijakan, pertama mempercepat dikembalikannya anak-anak itu ke Amerika Tengah, dan kedua, menghentikan kekuasaan Obama memblokir pendeportasian para imigran yang tidak memiliki dokumen sah dan telah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun. Faksi Demokrat umumnya mendukung UU yang berlaku, yang memberi hak kepada anak-anak itu untuk minta pada pengadilan supaya bisa tinggal di Amerika.
DPR Amerika menghambat pemungutan suara bagi RUU reformasi imigrasi yang setahun lalu telah disetujui oleh Senat. Presiden Obama bertekad untuk mengambil tindakan eksekutif sepihak dalam beberapa pekan mendatang untuk mengubah kebijakan imigrasi.
Tahun 2012, Obama mengatakan anak-anak yang datang secara gelap ke Amerika sebelum tahun 2007 dan kini mengenyam pendidikan atau bertugas dalam militer AS, boleh tinggal di Amerika. Gedung Putih hari Kamis mengecam DPR AS yang berusaha menggagalkan program itu, dan menyebutnya "luar biasa" bahwa DPR berusaha menghentikan upaya yang telah membantu 500 ribu anak-anak muda.
Sementara itu, Kepala badan urusan HAM PBB Navi Pillay menyatakan keprihatinannya atas upaya Amerika memulangkan 57 ribu anak-anak yang tidak memiliki dokumen resmi ke negara asal mereka, di mana banyak yang tinggal di perkampungan kumuh dan lingkungan penuh kejahatan. Ia mengatakan deportasi hanya "dapat dilakukan jika perlindungan bagi anak-anak itu terjamin."
