Kongres Amerika Serikat (AS) yang mayoritas anggotanya berasal dari Partai Demokrat tampaknya akan menyetujui langkah pendanaan sementara untuk mencegah ditutupnya sebagian kegiatan pemerintah nasional pada Kamis (30/9) tengah malam.
Ketua faksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan tindakan itu akan mempertahankan tingkat pendanaan saat ini pada seluruh lembaga pemerintah hingga 3 Desember mendatang.
Pendanaan sementara ini juga akan mencakup dana sebesar $6,3 miliar untuk membantu merelokasi pengungsi Afghanistan yang pindah ke AS setelah Washington bulan lalu mengakhiri perang selama dua dekade di negara tersebut.
Anggaran sementara ini juga mencakup bantuan sebesar $28,6 miliar untuk biaya pemulihan bagi negara bagian di wilayah timur dan selatan AS yang diterjang badai beberapa waktu lalu serta negara bagian di wilayah barat yang dilanda kebakaran hutan.
"Kita bisa menyetujui langkah ini secepatnya dan mengirimnya ke DPR sehingga bisa mencapai meja presiden sebelum anggaran tahunan berakhir tengah malam besok," kata Schumer dalam komentarnya di Senat. "Dengan begitu banyak masalah kritis yang harus ditangani, hal terakhir yang dibutuhkan rakyat Amerika saat ini adalah penutupan pemerintah. Proposal ini akan mencegah hal itu terjadi."
Anggota senat dari Partai Republik awal pekan ini memblokir bagian dari tindakan lain untuk mencegah penutupan kegiatan pemerintahan karena upaya dari lawannya tersebut mencakup ketentuan untuk menangguhkan batas utang jangka panjang negara. Partai Republik berupaya agar Partai Demokrat melakukannya sendiri tanpa bantuan Partai Republik.
Namun ketua faksi Partai Republik di Senat Mitch McConnell mengatakan Partai Republik akan mendukung paket pendanaan "bersih" untuk menjaga agar pemerintah tetap terbuka pada tahun fiskal baru yang dimulai pada Jumat (1/10) besok seperti undang-undang yang diusulkan oleh Schumer.
Jika disahkan oleh Senat, RUU pendanaan atau anggaran sementara ini akan menuju ke Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Pemimpin faksi Mayoritas di DPR Steny Hoyer, pada Selasa (28/9) mengatakan kepada wartawan di DPR bahwa pihaknya bisa melakukan pemungutan suara pada Rabu malam.
Sejak 1976, AS telah mengalami penutupan kegiatan pemerintah selama 21 kali, tiga diantaranya terjadi selama satu periode pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.
Penutupan kedua selama masa jabatan Trump terjadi pada 9 Februari 2018, yang berlangsung beberapa jam dan melibatkan filibuster, yaitu upaya menghalangi peraturan yang dilakukan oleh Senator Republik Rand Paul. (my/jm)
