Korea Selatan memberlakukan sanksi unilateral baru terhadap Korea Utara pada hari Selasa, sementara badan intelijen Seoul menyalahkan para peretas Pyongyang atas serangan dunia maya baru-baru ini. Perkembangan terbaru ini dapat meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea yang dipicu oleh uji coba nuklir dan peluncuran roket jarak jauh Korea Utara baru-baru ini.
Kebijakan baru Korea Selatan ini menyusul pemberlakuan resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini yang menerapkan sanksi internasional baru yang lebih keras terhadap Korea Utara.
Dalam langkah yang mungkin menjengkelkan Rusia, Korea Selatan akan menghentikan proyek trilateral yang disebut "Rajin-Hassan Project" untuk membangun sistem kereta api untuk mengangkut batu bara Siberia Rusia ke pelabuhan Korea Utara di Hassan dan kemudian ke Korea Selatan dengan kapal.
Sebelum sepakat mendukung sanksi PBB, Rusia mengungkit tentang hak vetonya sebagai anggota Dewan Keamanan untuk memastikan resolusi itu tidak akan memblokir ekspor batu bara Siberia ke Korea Utara.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan pemimpin Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian pada 2013 untuk bekerja sama dalam proyek tersebut. Rusia kabarnya menyesalkan keputusan Seoul.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cho June-hyuck mengatakan keputusan untuk mengakhiri partisipasi Seoul dalam proyek itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan Moskow.
"Antara Korea Selatan dan Rusia, pemimpin kedua negara telah membangun kepercayaan, dan telah mempertahankan komunikasi diplomatik," kata Cho June-hyuck.
PBB baru-baru ini menuntut negara-negara anggota untuk melakukan inspeksi wajib terhadap semua kargo Korea Utara untuk mencari bahan-bahan yang dilarang, serta memberlakukan larangan masuk dan transaksi keuangan dengan 16 orang Korea Utara dan 12 perusahaan swasta atau organisasi pemerintah yang terkait dengan perdagangan senjata atau program nuklir negara itu.
Filipina pekan lalu menahan sebuah kapal kargo yang terkait dengan perusahaan dalam daftar hitam resolusi PBB. Kapal itu milik Ocean Maritime Management Company yang berbasis di Pyongyang.
Sanksi baru Korea Selatan itu mencekal beberapa lagi warga Korea Utara atau perwakilan dari negara-negara dan lembaga terkait Korea Utara karena keterlibatan mereka dalam perdagangan gelap pada masa lalu.
"Kami akan melarang mata uang asing dan tranksaksi keuangan antara mereka dan warga negara kami dan membekukan aset mereka di negara kami," kata Lee Suk-joon, Menteri Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea Selatan.
Langkah-langkah itu akan memberlakukan kontrol impor baru untuk meningkatkan embargo terhadap barang Korea Utara yang datang dari negara pihak ketiga seperti China.
Pemerintah Seoul akan lebih keras dibandingkan dengan sanksi PBB dalam melarang kapal-kapal dari negara mana pun yang mengunjungi Korea Utara atau diduga dimiliki oleh negara yang terkena sanksi itu.
Korea Selatan sudah mengenakan sanksi pada tahun 2010 yang melarang kapal Korea Utara berlabuh di negaranya dan memutuskan sebagian besar hubungan ekonomi sebagai pembalasan atas tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan.
Sebagian besar sanksi baru Korea Selatan itu kemungkinan akan memiliki dampak langsung yang terbatas terhadap perekonomian, terutama setelah Seoul menutup program kerja sama terakhir, Kompleks Industri Kaesong yang mempekerjakan lebih dari 54.000 warga Korea Utara.
Tapi langkah-langkah baru itu dapat mengganggu hubungan dengan negara-negara seperti Rusia dan memaksa negara-negara lain memutuskan sebagian besar perdagangan dengan Korea Utara atau kehilangan akses ke Korea Selatan yang ekonominya lebih kaya dan lebih maju.
"Sangat menyedihkan bahwa akan ada keretakan hubungan antara Korea Selatan dan Rusia, tetapi kebijakan itu tidak dapat dihindari," kata Ahn Chan-il.
Sementara itu Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) menuduh Korea Utara mendalangi serangkaian serangan dunia maya yang menyasar para pejabat pemerintah dan yang berusaha mengganggu sistem kontrol lalu lintas kereta api.
NIS merilis sebuah pernyataan hari Selasa yang mengatakan Korea Utara mencuri nomor telepon danSMS dari ponsel pintar milik puluhan pejabat penting Korea Selatan antara akhir Februari dan awal Maret.
Badan Intelijen itu mengatakan para peretas Korea Utara sedang berusaha untuk membobol ponsel pintar dengan malware untuk mencuri nomor telepon pejabat pemerintah lainnya.
Badan Intelijen itu juga menuduh Korea Utara berusaha meretas server sebuah perusahaan besar yang khusus menyediakan perangkat lunak untuk keamanan internet perbankan.
Dan kata NIS, para peretas Korea Utara berusaha untuk mencuri rincian akun email dan password dari dua operator kereta api provinsi dengan mengirim mereka pesan email yang terinfeksi malware pada bulan Januari dan Februari tahun ini.
Meskipun serangan dunia maya ini berhasil diblokir atau ditemukan pada tahap awal, NIS mengatakan mereka berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi perekonomian dan keamanan nasional.
Tuduhan serangan dunia maya oleh Korea Utara itu muncul pada saat yang sama Presiden Park mendesak Majelis Nasional untuk mengeluarkan undang-undang anti teror dunia maya yang baru.
Oposisi utama Partai Minjoo mengatakan pemerintah membesar-besarkan ancaman dunia maya itu untuk memberi wewenang pengawasan kepada NIS yang dapat digunakan terhadap lawan politik.
Seoul menyalahkan para peretas Korea Utara atas serangan dunia maya pada masa lalu yang menyasar institusi militer, bank, instansi pemerintah, lembaga penyiaran TV dan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Amerika Serikat juga mengatakan Korea Utara berada di balik serangan dunia maya terhadap unit perfilman Hollywood Sony karena film satir kontroversial bertema Korea Utara "The Interview" pada tahun 2014.
Korea Utara telah membantah terlibat dalam serangan dunia maya itu. [as/uh]
