Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara membela program nuklir negara tersebut hari Kamis (6/8) dan mengatakan keputusan Pyongyang tentang apakah akan melakukan uji coba nuklir tergantung pada Amerika Serikat.
"Tergantung pada sikap Amerika Serikat, dan AS melakukan provokasi militer yang semakin meningkat terhadap Korea Utara,” kata juru bicara Ri Tong Il di Kuala Lumpur.
Juru bicara tersebut merangkum pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Su Yong sebelumnya pada Forum Regional ASEAN di ibukota Malaysia tersebut, konferensi keamanan tahunan yang diselenggarakan oleh ASEAN.
Berbicara kepada para wartawan di sela-sela konferensi, juru bicara Kementerian Luar Negeri menekankan tawaran negara tersebut untuk menangguhkan program nuklirnya bila Amerika Serikat berhenti melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan.
“Bila AS membuat perubahan kebijakan drastis untuk menangguhkan latihan gabungan militer skala besar yang provokatif dan agresif, semua masalah terkait AS dan kawasan tersebut, kemungkian Korea Utara akan mengubah program nuklirnya," ujarnya.
Perundingan enam pihak
Konferensi tersebut juga dihadiri oleh menteri luar negeri dari Korea Selatan, AS, China, Jepang dan Rusia, negara-negara yang terlibat perundingan internasional dengan Korea Utara untuk mengakhiri program nuklir negara tersebut dan sebagai gantinya menghapuskan sanksi dan menyediakan bantuan. Pada tahun 2009, Pyongyang meninggalkan perundingan ini.
Juru bicara Korea Utara juga mengecam keras AS dan menyebut negara tersebut sebagai kekuatan militer yang tidak bersahabat dan provokatif di kawasan Asia, dan bertekad mengubah rezim Korea Utara.
“Yang sebenarnya diinginkan AS bukan tidak adanya program nuklir di Semenanjung Korea tapi Amerikanisasi seluruh Semenanjung Korea," ujarnya.
Menurut juru bicara itu, program senjata nuklir Korea Utara dibutuhkan untuk menangkal kekuatan nuklir AS dan kehadirannya di perbatasan Korea.
Juru bicara Korea Utara itu juga membela program antariksa negaranya, yang dikatakannya sebagai pembangunan ekonomi dan eksplorasi. AS dan sekutunya mengatakan program tersebut ditujukan untuk mengembangkan kemampuan rudal balistik jarak jauh milik Korea Utara.
Ia juga menuduh AS melancarkan perang ekonomi dengan sanksi yang tidak hanya menargetkan program nuklir dan militer negara tersebut tapi juga kegiatan ekonomi warga sipil.
Catatan HAM
Pemerintah Korea Utara telah lama menghadapi kecaman internasional karena memiliki catatan HAM terburuk di dunia. Tahun lalu, PBB mengeluarkan laporan yang menyamakan kekerasan di Pyongyang dengan Nazi Jerman.
Juru bicara Korea Utara tersebut menyebutkan laporan PBB sebagai laporan palsu.
Pada bulan Januari, Pyongyang juga menawarkan untuk menangguhkan program nuklir Korea Utara sebagai ganti dihentikannya latihan militer gabungan di Korea Selatan dan juga meminta Seoul menghentikan aktivis mereka mengirimkan balon yang penuh retorika anti-rezim dan informasi ke Korea Selatan.
Washington saat itu mengatakan tidak akan memberikan kelonggaran kepada Pyongyang karena melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan terkait kesepakatan nuklir lalu dan larangan-larangan PBB.
Pejabat AS mengatakan mereka mau melakukan perundingan informal dengan Korea Utara tanpa persyaratan, tapi sebelum itu Pyongyang harus menangguhkan program nuklir mereka sebelum negosiasi formal bisa dilakukan.
