Korea Utara Senin (18/11) mengatakan meskipun memandang "positif," keputusan AS menunda latihan militer bersama dengan Korea Selatan pemberlakuan resolusi PBB yang mengecam catatan HAM Korea Utara telah mengikis keinginan negara itu untuk melakukan pembicaraan denuklirisasi dengan Washington.
"AS bermimpi untuk menghancurkan sistem kita ketika dialog DPRK-AS menjadi agenda penting, yang menunjukkan AS tidak berniat untuk bekerja sama secara tulus dengan kita dalam menyelesaikan masalah," demikian kata pernyataan juru bicara Kementrian Luar Negeri Korea Utara.
"Karena itu, kita tidak berkeinginan bertemu dengan mitra dialog semacam itu," tambah pernyataan itu.
DPRK adalah singkatan nama resmi Korea Utara dalam bahasa Inggris. Amerika adalah salah satu dari belasan negara yang ikut mensponsori resolusi terkait HAM Korea Utara di komisi PBB yang menangani HAM. Resolusi itu diadopsi melalui konsensus Kamis lalu dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan sanksi lebih jauh untuk menargetkan mereka yang berada di Korea Utara yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan mendesak dewan untuk merujuk Korea Utara kepada Pengadilan Kejahatan Internasional.
Korea Utara hari Senin mengatakan AS telah melakukan "provokasi politik lainnya" dengan mendukung resolusi tersebut.
Resolusi ini telah menjadi upaya tahunan namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Korea Selatan tidak ikut mensponsori resolusi itu. Dalam pernyataan, Kementrian Luar Negeri mengatakan telah mempertimbangkan "keadaan keseluruhan, seperti situasi saat ini di Semenanjung Korea," dalam membuat keputusan, tetapi upayanya untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia di sana tetap tidak berubah. Resolusi komite diperkirakan akan disahkan dalam Sidang Umum bulan depan. (my/jm)
