Korea Selatan sedang mempertimbangkan pencabutan sejumlah sanksi terhadap Korea Utara untuk menciptakan momentum lebih besar bagi diplomasi yang ditujukan untuk memperbaiki hubungan dan meredakan krisis nuklir.
Pada sebuah audit parlemen terhadap kementeriannya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan, pemerintahnya sedang mengevaluasi apakah akan mencabut sanksi-sanksi Korea Selatan yang diberlakukan terhadap Korea Utara mulai tahun 2010 menyusul serangan maut terhadap kapal perang Korea Selatan yang menewaskan 42 tentara angkatan lautnya.
Korea Selatan pada waktu itu menghentikan semua kerjasama ekonomi lintas perbatasan kecuali kawasan industri bersama kedua Korea di Kaesong, kota perbatasan di Korea Utara. Kawasan industri Kaesong itu sendiri kemudian ditutup pada Februari 2016 setelah Korea Utara melangsungkan uji nuklir dan peluncuran roket jarak jauh. Langkah Korea Selatan yang dikenal sebagai Sanksi 24 Mei 2010 itu juga melarang Korea Utara menggunakan jalur-jalur pengapalan di wilayah Korea Selatan.
Langkah Korea Selatan untuk mencabut sanksi sepihaknya kemungkinan tidak akan memberi banyak pengaruh karena sanksi-sanksi internasional pimpinan AS masih berlaku. Namun, itikad ini menunjukkan bahwa pemerintah liberal Korea Selatan bersiap untuk memulai kembali proyek-proyek ekonomi jika perundingan-perundingan nuklir yang lebih besar antara AS dan Korea Utara mulai membuahkan hasil.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berpendapat, hubungan antar Korea penting dalam menyelesaikan pertikaian nuklir. [ab/uh]
