Lebih dari tiga perempat warga Eropa yakin korupsi tersebar luas di negara mereka - dan tampaknya kekhawatiran mereka ada benarnya. Dalam laporan pertama tentang korupsi di seluruh Uni Eropa, badan eksekutif blok itu menemukan korupsi menyentuh banyak bagian dari kehidupan sehari-hari di sini, mulai dari pengadaan kontrak pemerintah sampai pembiayaan partai politik.
Ketika mempresentasikan temuan-temuan utama dalam konferensi pers di Brussels, Komisaris Urusan Dalam Negeri Eropa Cecilia Malmstroem mengatakan kerugian tahunan korupsi mungkin lebih dari sekitar 161 milyar dolar. Dia mengatakan itu menghambat pemulihan blok tersebut dari krisis ekonomi.
"Laporan itu menunjukkan dengan jelas bahwa tingkat korupsi berbeda dari satu negara anggota ke negara anggota lain, tetapi korupsi terjadi di semua negara anggota. Tidak ada negara yang bebas korupsi," tukas Malmstroem.
Laporan dibuat berdasarkan persepsi dan pengalaman korupsi yang dialami warga negara dan perusahaan Uni Eropa. Meskipun tidak memeringkat 28 anggota blok itu, laporan tersebut menemukan bahwa persepsi korupsi tertinggi di negara-negara seperti Yunani, Spanyol, Italia dan Republik Ceko.
Sedikitnya 8 persen warga Eropa mengatakan bahwa mereka telah mengalami atau menyaksikan korupsi selama 12 bulan terakhir. Dan 40 persen dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa menganggap korupsi sebagai masalah dalam berbisnis.
Sementara laporan itu menunjukkan bagaimana negara-negara dapat menindak korupsi, dan menawarkan contoh praktik-praktik terbaik, laporan itu tidak menyerukan adanya sanksi atau reformasi hukum. Tapi Malmstroem yakin itu akan memicu diskusi dan tindakan di kalangan negara-negara anggota.
"Tentu saja, dibutuhkan lebih dari sebuah laporan untuk memberantas korupsi. Tetapi sementara kita mencari jalan keluar dari krisis ekonomi, ini bisa menjadi alat. Kita tidak boleh diam saja, karena kalau kita tidak bertindak, resikonya terlalu besar," kata Malmstroem.
Pengamat korupsi Transparency International menyebut laporan komisi itu sebagai "langkah penting pertama," tapi kepala kantor Uni Eropa Carl Dolan mengatakan laporan itu seharusnya lebih mendalam lagi.
"Dalam laporan itu tidak ada bagian tentang korupsi di lembaga-lembaga Uni Eropa, seperti transaksi antara pemerintah dan swasta, lobi, pengadaan publik - semuanya adalah hal besar bagi lembaga-lembaga Uni Eropa," ujar Carl Dolan.
Transparency International akan menerbitkan laporannya sendiri tentang korupsi di dalam lembaga-lembaga Uni Eropa pada bulan April.
Ketika mempresentasikan temuan-temuan utama dalam konferensi pers di Brussels, Komisaris Urusan Dalam Negeri Eropa Cecilia Malmstroem mengatakan kerugian tahunan korupsi mungkin lebih dari sekitar 161 milyar dolar. Dia mengatakan itu menghambat pemulihan blok tersebut dari krisis ekonomi.
"Laporan itu menunjukkan dengan jelas bahwa tingkat korupsi berbeda dari satu negara anggota ke negara anggota lain, tetapi korupsi terjadi di semua negara anggota. Tidak ada negara yang bebas korupsi," tukas Malmstroem.
Laporan dibuat berdasarkan persepsi dan pengalaman korupsi yang dialami warga negara dan perusahaan Uni Eropa. Meskipun tidak memeringkat 28 anggota blok itu, laporan tersebut menemukan bahwa persepsi korupsi tertinggi di negara-negara seperti Yunani, Spanyol, Italia dan Republik Ceko.
Sedikitnya 8 persen warga Eropa mengatakan bahwa mereka telah mengalami atau menyaksikan korupsi selama 12 bulan terakhir. Dan 40 persen dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa menganggap korupsi sebagai masalah dalam berbisnis.
Sementara laporan itu menunjukkan bagaimana negara-negara dapat menindak korupsi, dan menawarkan contoh praktik-praktik terbaik, laporan itu tidak menyerukan adanya sanksi atau reformasi hukum. Tapi Malmstroem yakin itu akan memicu diskusi dan tindakan di kalangan negara-negara anggota.
"Tentu saja, dibutuhkan lebih dari sebuah laporan untuk memberantas korupsi. Tetapi sementara kita mencari jalan keluar dari krisis ekonomi, ini bisa menjadi alat. Kita tidak boleh diam saja, karena kalau kita tidak bertindak, resikonya terlalu besar," kata Malmstroem.
Pengamat korupsi Transparency International menyebut laporan komisi itu sebagai "langkah penting pertama," tapi kepala kantor Uni Eropa Carl Dolan mengatakan laporan itu seharusnya lebih mendalam lagi.
"Dalam laporan itu tidak ada bagian tentang korupsi di lembaga-lembaga Uni Eropa, seperti transaksi antara pemerintah dan swasta, lobi, pengadaan publik - semuanya adalah hal besar bagi lembaga-lembaga Uni Eropa," ujar Carl Dolan.
Transparency International akan menerbitkan laporannya sendiri tentang korupsi di dalam lembaga-lembaga Uni Eropa pada bulan April.
