Korea Utara menolak laporan penyidik HAM PBB bahwa negara itu mengirim warganya ke luar negeri untuk bekerja dalam kondisi keras demi uang, menyebut laporan itu sebagai "perilaku sembrono."
Dalam pernyataan yang disiarkan pekan lalu oleh media pemerintah, Korean Central News Agency, juru bicara Biro Bimbingan Konstruksi Eksternal mengecam pelapor khusus PBB tentang situasi HAM di Korea Utara, Marzuki Darusman, karena "mendorong tindakan jahat dengan menggunakan nama PBB."
Dalam laporan terbaru kepada Majelis Umum PBB, Darusman menuduh negara komunis itu mengirim puluhan ribu warganya ke luar negeri untuk bekerja dalam kondisi yang "hampir mirip kerja paksa," tampaknya sebagai upaya menghindari sanksi internasional yang diberlakukan terhadap negara itu.
"Warga DPRK dikirim bekerja di berbagai belahan dunia, dalam kondisi yang hampir mirip kerja paksa, baik oleh pemerintah mereka sendiri maupun pemerintah yang menerima mereka bekerja," kata Darusman kepada wartawan pekan lalu.
Darusman memperkirakan lebih dari 50 ribu warga Korea Utara bekerja di luar negeri guna membawa pulang antara 1,2 milyar dan 2,3 milyar dolar setahun bagi pemerintah dari sistem tersebut.
Penyidik PBB, yang berjanji akan memperhatikan masalah itu, mengimbau pengawas internasional agar mencermati praktek Korea Utara itu. [ka]
