SEOUL —
Setelah Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi keamanan nasional hari Kamis, pemerintahnya memperingatkan Korea Utara bahwa negara itu akan menghadapi hukuman berat jika tetap melanjutkan uji coba nuklir.
Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Presiden, Park Jeong-ha, memperingatkan, Korea Utara akan menghadapi “konsekuensi sangat berat “ kecuali bila segera menghentikan “semua kata-kata dan tindakan yang bersifat menghasut” dan mematuhi kewajiban internasional.
Pernyataan itu disampaikan beberapa jam kemudian oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cho Tai-young.
Cho membenarkan Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan “peringatan keras“ pada pertemuan menteri luar negeri dan menteri-menteri bidang keamanan. Juru bicara itu mengatakan Korea Selatan bersikeras agar Korea Utara “bergerak menuju denuklirisasi Semenanjung Korea, seperti yang telah dijanjikan” dan Korea Utara “harus ingat bahwa tindakan pengucilan akan diambil “jika Korea Utara tetap melanjutkan tindakan-tindakan yang menghasut.”
Korea Utara melakukan uji coba nuklir tahun 2006 dan 2009. Negara itu juga melakukan peluncuran roket jarak jauh yang dikecam masyarakat internasional sebagai upaya untuk menutupi uji coba misil balistik antar benua.
Karena tindakan itu, Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi terhadap negara terkucil dan miskin itu.
Korea Utara baru-baru ini memperingatkan akan melanjutkan peluncuran roket dan melaksanakan uji coba nuklir ketiga pada “tingkat yang lebih tinggi” yang akan ditujukan kepada negara musuh bebuyutan, Amerika.
Dalam pertemuan masalah keamanan di Seoul, pejabat-pejabat mengatakan Presiden Lee memerintahkan menteri pertahanan untuk menyiapsiagakan militer sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
Para pejabat Korea Selatan tidak menyebutkan akibat-akibat serius apa yang akan dihadapi Korea Utara atau apakah itu termasuk aksi militer.
Bulan depan, giliran Korea Selatan mengambil alih kepemimpinan Dewan Keamanan PBB, sehingga memungkinkan Korea Selatan mengadakan pertemuan Dewan kapan saja, apabila bisa dipastikan Korea Utara memang melakukan uji coba nuklir.
Kedua Korea tidak punya hubungan diplomatik, dan secara teknis tetap berperang sejak gencatan tahun 1953 diberlakukan untuk menghentikan perang saudara yang buruk. Perang itu juga melibatkan Tiongkok yang mendukung Korea Utara, dan Amerika, yang didukung pasukan PBB, yang memihak Korea Selatan.
Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Presiden, Park Jeong-ha, memperingatkan, Korea Utara akan menghadapi “konsekuensi sangat berat “ kecuali bila segera menghentikan “semua kata-kata dan tindakan yang bersifat menghasut” dan mematuhi kewajiban internasional.
Pernyataan itu disampaikan beberapa jam kemudian oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cho Tai-young.
Cho membenarkan Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan “peringatan keras“ pada pertemuan menteri luar negeri dan menteri-menteri bidang keamanan. Juru bicara itu mengatakan Korea Selatan bersikeras agar Korea Utara “bergerak menuju denuklirisasi Semenanjung Korea, seperti yang telah dijanjikan” dan Korea Utara “harus ingat bahwa tindakan pengucilan akan diambil “jika Korea Utara tetap melanjutkan tindakan-tindakan yang menghasut.”
Korea Utara melakukan uji coba nuklir tahun 2006 dan 2009. Negara itu juga melakukan peluncuran roket jarak jauh yang dikecam masyarakat internasional sebagai upaya untuk menutupi uji coba misil balistik antar benua.
Karena tindakan itu, Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi terhadap negara terkucil dan miskin itu.
Korea Utara baru-baru ini memperingatkan akan melanjutkan peluncuran roket dan melaksanakan uji coba nuklir ketiga pada “tingkat yang lebih tinggi” yang akan ditujukan kepada negara musuh bebuyutan, Amerika.
Dalam pertemuan masalah keamanan di Seoul, pejabat-pejabat mengatakan Presiden Lee memerintahkan menteri pertahanan untuk menyiapsiagakan militer sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
Para pejabat Korea Selatan tidak menyebutkan akibat-akibat serius apa yang akan dihadapi Korea Utara atau apakah itu termasuk aksi militer.
Bulan depan, giliran Korea Selatan mengambil alih kepemimpinan Dewan Keamanan PBB, sehingga memungkinkan Korea Selatan mengadakan pertemuan Dewan kapan saja, apabila bisa dipastikan Korea Utara memang melakukan uji coba nuklir.
Kedua Korea tidak punya hubungan diplomatik, dan secara teknis tetap berperang sejak gencatan tahun 1953 diberlakukan untuk menghentikan perang saudara yang buruk. Perang itu juga melibatkan Tiongkok yang mendukung Korea Utara, dan Amerika, yang didukung pasukan PBB, yang memihak Korea Selatan.
