KYIV, UKRAINA —
Delegasi anggota parlemen Krimea akan melakukan perjalanan ke Moskow hari Senin (17/3) untuk membahas prosedur tambahan yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari Federasi Rusia. Sementara itu, parlemen Ukraina telah menyetujui mobilisasi parsial tentara cadangan untuk menanggapi krisis itu.
Amerika Serikat dan sekutunya Eropa diperkirakan akan mengumumkan sanksi Senin terhadap Rusia. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin hari Minggu (16/3) bahwa Washington dan "mitra-mitranya di Eropa siap untuk membebankan biaya tambahan" atas Moskow karena mendukung referendum pemisahan diri di semenanjung Krimean Ukraina.
Pernyataan Gedung Putih menyebut referendum hari Minggu (16/3) itu ilegal dan melanggar konstitusi Ukraina. Pernyataan itu juga mengatakan pemungutan suara itu "tidak akan pernah diakui oleh Amerika Serikat dan masyarakat internasional."
Kepala pemilu Krimea mengumumkan Senin (17/3) bahwa hampir 97 persen dari pemilih memberikan suara yang mendukung pemisahan diri dan tindakan untuk bergabung dengan Rusia. Namun, orang-orang yang menentang langkah itu telah disarankan untuk memboikot referendum.
Pemimpin Krimea pro-Moskow, Sergei Aksyonov, mengumumkan bahwa pemerintahnya secara resmi akan memohon pada hari Senin untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Di Kyiv, Perdana Menteri interim Ukraina Arseniy Yatsenyuk menyebut referendum di Krimea yang didukung Moskow itu "tontonan sirkus" yang diarahkan di bawah todongan senjata oleh Rusia.
Etnik Rusia di Krimea berpesta Minggu malam setelah apa yang mereka anggap kemenangan untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia.
Hasil referendum yang meyakinkan dimana Krimea akan menjadi bagian Rusia sebetulnya sudah banyak diperkirakan. Namun, tingginya prosentase dukungan kemungkinan akan meningkatkan tuduhan adanya penipuan suara.
Sekitar 60 persen penduduk di kawasan itu adalah etnik Rusia, dan para pemimpinnya yang baru ditunjuk setelah kelompok orang-orang bersenjata pro-Rusia menyerbu parlemen pekan lalu, menyatakan kemerdekaan dari Ukraina
Kehadiran besar-besaran pasukan Rusia menciptakan suasana yang mencekam. Mereka memblokade militer Ukraina dan melakukan latihan di perbatasan Ukraina.
Warga Ukraina di ibukota, Kyiv, menentang keras pelaksanaan referendum tersebut. Irina, seorang manajer restoran yang hanya menyebutkan nama pertamanya, mengatakan nasib Krimea kemungkinan sudah diputuskan di Moskow.
Menurut Irina, referendum dan pelaksanaannya itu tidak benar. Seharusnya itu bisa dilakukan sesuai konstitusi. Ia juga mengatakan, semua orang sepertinya setuju dengan pendapatnya.
Moskow menyatakan negara itu melindungi warga etnik Rusia dari penindasan para ekstremis Ukraina yang meraih kekuasaan setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang berubah menjadi aksi kekerasan.
Demonstrasi dimulai November setelah Presiden Viktor Yanukovich secara tiba-tiba mundur dari kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk memiliki hubungan lebih erat dengan Moskow. Ia lari ke Rusia, Februari lalu, dan diberhentikan dari jabatan yang hingga saat ini diakui masih menjadi miliknya. Rusia tidak mengakui pihak berwenang di Ukraina dan menolak pemilu presiden yang dijadwalkan berlangsung Mei.
Para analis politik mengatakan Moskow memanfaatkan sejumlah kecil radikal dalam pemerintah transisi di Kyiv dan mereka yang masih menduduki Lapangan Merdeka di kota itu, sebagai alasan untuk mengambil kembali Krimea. Pemimpin Soviet menghadiahkan kawasan itu ke Ukraina pada 1954.
Ribuan warga Ukraina berkumpul di Lapangan Merdeka, Minggu, untuk menyuarakan tentangan mereka terhadap referendum itu dan langkah Moskow untuk memecah belah negara itu ketika dalam keadaan lemah. Namun, semangat mereka menyusut karena banyak di antara mereka merasa tak berdaya menghadapi kebesaran Rusia.
Hasil referendum itu dinyatakan ilegal dan melanggar hukum oleh Ukraina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Ira, seorang warga Ukraina, yang juga hanya menyebut nama pertamanya, sependapat dengan hal tersebut. Ia mengatakan, ia mencintai dan menghormati rakyat Rusia seperti rakyat Ukraina, namun tidak pemerintahnya. Ira berharap segala sesuatunya berakhir dengan baik, semuanya bersatu dan bahwa Krimea menjadi bagian dari Ukraina.
Namun, dengan referendum hari Minggu kehadiran militer Rusia dan manuver legal Moskow untuk menganeksasi wilayah itu, pemisahan Krimea hampir bisa dipastikan. Sementara itu, sekitar 40 persen warga Krimea, minoritas etnik Ukraina dan etnik Tatar, menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Juga ada kekhawatiran bahwa Moskow tidak akan berhenti sampai Krimea. Kelompok-kelompok pro-Rusia menyerukan penyelenggaraan referendum yang sama di Ukraina Timur, dimana bentrokan kekerasan dengan demonstran pro-Ukraina pekan lalu mengakibatkan sedikitnya tiga orang tewas.
Amerika Serikat dan sekutunya Eropa diperkirakan akan mengumumkan sanksi Senin terhadap Rusia. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin hari Minggu (16/3) bahwa Washington dan "mitra-mitranya di Eropa siap untuk membebankan biaya tambahan" atas Moskow karena mendukung referendum pemisahan diri di semenanjung Krimean Ukraina.
Pernyataan Gedung Putih menyebut referendum hari Minggu (16/3) itu ilegal dan melanggar konstitusi Ukraina. Pernyataan itu juga mengatakan pemungutan suara itu "tidak akan pernah diakui oleh Amerika Serikat dan masyarakat internasional."
Kepala pemilu Krimea mengumumkan Senin (17/3) bahwa hampir 97 persen dari pemilih memberikan suara yang mendukung pemisahan diri dan tindakan untuk bergabung dengan Rusia. Namun, orang-orang yang menentang langkah itu telah disarankan untuk memboikot referendum.
Pemimpin Krimea pro-Moskow, Sergei Aksyonov, mengumumkan bahwa pemerintahnya secara resmi akan memohon pada hari Senin untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Di Kyiv, Perdana Menteri interim Ukraina Arseniy Yatsenyuk menyebut referendum di Krimea yang didukung Moskow itu "tontonan sirkus" yang diarahkan di bawah todongan senjata oleh Rusia.
Etnik Rusia di Krimea berpesta Minggu malam setelah apa yang mereka anggap kemenangan untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia.
Hasil referendum yang meyakinkan dimana Krimea akan menjadi bagian Rusia sebetulnya sudah banyak diperkirakan. Namun, tingginya prosentase dukungan kemungkinan akan meningkatkan tuduhan adanya penipuan suara.
Sekitar 60 persen penduduk di kawasan itu adalah etnik Rusia, dan para pemimpinnya yang baru ditunjuk setelah kelompok orang-orang bersenjata pro-Rusia menyerbu parlemen pekan lalu, menyatakan kemerdekaan dari Ukraina
Kehadiran besar-besaran pasukan Rusia menciptakan suasana yang mencekam. Mereka memblokade militer Ukraina dan melakukan latihan di perbatasan Ukraina.
Warga Ukraina di ibukota, Kyiv, menentang keras pelaksanaan referendum tersebut. Irina, seorang manajer restoran yang hanya menyebutkan nama pertamanya, mengatakan nasib Krimea kemungkinan sudah diputuskan di Moskow.
Menurut Irina, referendum dan pelaksanaannya itu tidak benar. Seharusnya itu bisa dilakukan sesuai konstitusi. Ia juga mengatakan, semua orang sepertinya setuju dengan pendapatnya.
Moskow menyatakan negara itu melindungi warga etnik Rusia dari penindasan para ekstremis Ukraina yang meraih kekuasaan setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang berubah menjadi aksi kekerasan.
Demonstrasi dimulai November setelah Presiden Viktor Yanukovich secara tiba-tiba mundur dari kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk memiliki hubungan lebih erat dengan Moskow. Ia lari ke Rusia, Februari lalu, dan diberhentikan dari jabatan yang hingga saat ini diakui masih menjadi miliknya. Rusia tidak mengakui pihak berwenang di Ukraina dan menolak pemilu presiden yang dijadwalkan berlangsung Mei.
Para analis politik mengatakan Moskow memanfaatkan sejumlah kecil radikal dalam pemerintah transisi di Kyiv dan mereka yang masih menduduki Lapangan Merdeka di kota itu, sebagai alasan untuk mengambil kembali Krimea. Pemimpin Soviet menghadiahkan kawasan itu ke Ukraina pada 1954.
Ribuan warga Ukraina berkumpul di Lapangan Merdeka, Minggu, untuk menyuarakan tentangan mereka terhadap referendum itu dan langkah Moskow untuk memecah belah negara itu ketika dalam keadaan lemah. Namun, semangat mereka menyusut karena banyak di antara mereka merasa tak berdaya menghadapi kebesaran Rusia.
Hasil referendum itu dinyatakan ilegal dan melanggar hukum oleh Ukraina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Ira, seorang warga Ukraina, yang juga hanya menyebut nama pertamanya, sependapat dengan hal tersebut. Ia mengatakan, ia mencintai dan menghormati rakyat Rusia seperti rakyat Ukraina, namun tidak pemerintahnya. Ira berharap segala sesuatunya berakhir dengan baik, semuanya bersatu dan bahwa Krimea menjadi bagian dari Ukraina.
Namun, dengan referendum hari Minggu kehadiran militer Rusia dan manuver legal Moskow untuk menganeksasi wilayah itu, pemisahan Krimea hampir bisa dipastikan. Sementara itu, sekitar 40 persen warga Krimea, minoritas etnik Ukraina dan etnik Tatar, menghadapi masa depan yang tidak pasti.
Juga ada kekhawatiran bahwa Moskow tidak akan berhenti sampai Krimea. Kelompok-kelompok pro-Rusia menyerukan penyelenggaraan referendum yang sama di Ukraina Timur, dimana bentrokan kekerasan dengan demonstran pro-Ukraina pekan lalu mengakibatkan sedikitnya tiga orang tewas.
