Para pendukung Presiden Laurent Gbagbo yang masih menjabat menggunakan televisi milik pemerintah untuk meminta bantuan dalam pertempuran mereka melawan kekuatan yang mendukung Presiden Pantai Gading yang diakui dunia internasional, Alassane Ouattara.
Damane Picasse, militan pendukung Gbagbo, mengatakan mereka bertempur melawan kekuatan-kekuatan asing, PBB, tentara bayaran, dan aliansi regional Afrika Barat. Ia menghimbau semua orang di pemukiman Cocody dan Yopougon di Abidjan – pria, perempuan, dan anak-anak, agar membela kepemimpinan Gbagbo.
Para pendukung Gbagbo kembali menguasai televisi milik pemerintah setelah sempat tidak mengudara sebentar dan menggunakannya untuk menghimbau semua anggota pasukan bersenjata agar bergabung dalam apa yang mereka namakan lima unit tentara yang sedang bertempur di Abidjan.
Banyak dari tentara itu membelot ke pihak Ouattara. Panglima Angkatan Bersenjata Gbagbo membawa isteri dan anak-anaknya untuk mencari perlindungan ke rumah Duta Besar Afrika Selatan.
Sementara pasukan pro-Ouattara hanya menghadapi perlawanan kecil ketika mengambil alih ibukota pemerintahan Yamoussoukro dan pelabuhan San Pedro, para pendukung Gbagbo jelas punya lebih banyak pasukan untuk mempertahankan Abidjan. Ketika pertempuran berubah menjadi pertempuran dari pemukiman ke pemukiman lainnya, Human Rights Watch menghimbau kedua pihak agar melindungi hak-hak warga sipil.
Corinne Dufka, kepala Human Rights Watch untuk Afrika Barat, mengatakan, “Kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam sangat tinggi, jadi kami meminta agar koalisi pasukan Outtara menghormati hukum kemanusiaan internasional, memastikan semua tawanan tidak langsung dibunuh, tetapi dimasukkan ke fasilitas tahanan yang memadai. Juga memastikan tidak ada tindakan balas dendam terhadap warga sipil yang mendukung Laurent Gbagbo.”
Dufka mengatakan memastikan keseluruhan disiplin dipatuhi dipersulit oleh beragamnya pasukan yang bergabung mendukung Ouattara. Ia menjelaskan, “Kekuatan-kekuatan militer yang mendukung Alassane Ouattara terdiri dari koalisi yang termasuk pemberontak Force Nouvelle yang dulunya bermarkas di utara, termasuk polisi dan tentara yang baru-baru ini membelot dari pihak Gbagbo ke pihak Ouattara, juga termasuk kekuatan pertahanan sipil di pemukiman-pemukiman yang muncul dalam beberapa bulan belakangan ini. Jadi, kami meminta Ouattara agar mengambil tindakan proaktif untuk memastikan semua kekuatan itu didisiplinkan, memastikan mereka punya petunjuk yang memadai untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional dan HAM.”
Dufka mengatakan pasukan-pasukan pro-Gbagbo juga harus menghormati hak-hak itu.
Misi PBB di Pantai Gading mengatakan lebih dari 400 tewas dalam pertempuran di provinsi-provinsi barat minggu lalu, kebanyakan dibunuh oleh kekuatan-kekuatan yang mendukung Ouattara. Komisi Palang Merah Internasional mengatakan sedikitnya 800 orang tewas hari Selasa lalu.
