Beberapa pemimpin senior Taliban yang berkuasa di Afghanistan, tidak biasanya, saling mengritik secara terbuka baru-baru ini sehingga menghidupkan kembali spekulasi tentang adanya keretakan internal mengenai apakah anak perempuan harus diizinkan mendapat pendidikan.
Perang kata-kata dimulai pada Sabtu (11/2) lalu ketika menteri dalam negeri Taliban yang berpengaruh, Sirajuddin Haqqani, mengecam penguasa karena “memonopoli” kekuasaan, meskipun dia tidak menyebutkan nama siapa pun.
“Pandangan dan pemikiran kami telah mendominasi kami sedemikian rupa sehingga monopoli kekuasaan dan pencemaran nama baik seluruh sistem (penguasa) telah menjadi hal biasa,” kata Haqqani dalam pertemuan keagamaan di daerah asalnya di Khost, Afghanistan tenggara. “Situasi ini tidak bisa ditoleransi lagi.”
Menteri itu menambahkan bahwa pemerintahan Taliban harus berhenti mengadopsi kebijakan yang akan membuat perpecahan antara “sistem [penguasa] dan rakyat, membiarkan orang lain mengeksploitasinya untuk mencemarkan nama baik Islam.”
Ucapan Haqqani itu sepertinya ditujukan pada pemimpin tertinggi atau emir Taliban, Hibatullah Akhundzada. Pemimpin tertutup itu memerintahkan pelarangan perempuan Afghanistan di sebagian besar tempat kerja dan semua pendidikan sejak kelompok garis kerasnya merebut kekuasaan pada Agustus 2021. Keputusan Akhundzada itu didukung oleh beberapa rekan dekatnya.
Para pemimpin Taliban telah lama menolak laporan tentang adanya keretakan internal itu dan menuduh laporan demikian sebagai propaganda media Barat.
Akhundzada menolak untuk bertemu dengan delegasi asing dan jarang meninggalkan kota Kandahar selatan, yang dianggap sebagai markas spiritual dan tempat kelahiran Taliban. [lt/ab]
Forum