Beberapa analis mengingatkan kita tidak boleh mengharap terlalu banyak mengenai hasil KTT itu.
"Ini adalah tahun terakhir masa jabatan Presiden Obama, saya tidak melihat ada hal-hal substantif yang bisa dilakukan," ujar Simon Tay, Ketua Institut Urusan Internasional Singapura SIIA.
Filipina dan Vietnam adalah dua di antara beberapa negara yang terlibat dalam sengketa wilayah maritim dengan China dan semakin mendekat ke Amerika untuk mendapatkan dukungan keamanan. Hal ini membuat kedua negara itu mengambil sikap berbeda dengan beberapa negara anggota ASEAN, yang menahan diri untuk tidak meningkatkan retorika terhadap China.
Hal ini juga menyulitkan untuk menghasilkan pernyataan yang substantif atau bersifat terobosan dalam KTT di California.
"Saya kira Amerika juga tidak berencana untuk menimbulkan kekacauan," ujar pakar hukum internasional Universitas Hong Kong Ching Leng Lim. "Tetapi tentu saja Amerika prihatin tentang Laut Cina Selatan, kebebasan navigasi dan lain-lain. Isu-isu ini akan mengemuka dalam KTT itu."
Pejabat-pejabat pemerintahan Obama melihat ASEAN sebagai pilar utama menyeimbangkan kembali strategi geopolitik Amerika di Asia dan Pasifik, dan juga keinginan untuk meningkatkan hubungan ekonomi di kawasan itu.
"Kita tidak melihat ASEAN yang berbicara dalam satu suara mengenai beberapa isu kepentingan. Dan saya kira jika kita memahami hal ini, artinya adalah bahwa Amerika dan agenda Amerika dalam forum itu secara kuat dan efektif dan mengendalikan pertemuan," ujar Lim, pakar pembangunan dan perdagangan regional kepada VOA.
Sebagian besar fokus di ASEAN adalah pada isu perdagangan.
Dua belas negara pekan lalu menandatangani perjanjian Kemitraan Trans Pasifik TPP di Auckland, Selandia Baru. Perjanjian itu melibatkan empat negara ASEAN: Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Dua lainnya, yaitu Indonesia dan Thailand, diperkirakan nantinya akan menjadi anggota TPP.
ASEAN telah berunding selama lebih dari tiga tahun dengan enam negara lain – yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru, untuk menjalin perjanjian perdagangan bebas lain yang dikenal sebagai "Regional Comprehensive Economic Partnership" atau "Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan" RCEP.
Selain menangani isu-isu perdagangan dan keamanan regional, para peserta pertemuan juga diperkirakan akan membahas perubahan iklim dan perdagangan manusia. [em/ds]
