Belum jelas apakah perwakilan Myanmar akan hadir, setelah para menteri luar negeri ASEAN pekan lalu mencoret pemimpin pemerintahan junta Myanmar dari pertemuan tahunan tersebut.
Presiden Joko Widodo menyerukan pembukaan kembali perbatasan di kawasan ASEAN. Hal itu diungkapkannya saat berbicara secara virtual pada KTT ASEAN 2021 hari Senin (25/10).
Jokowi menegaskan perlunya penerapakan Kerangka Kerja Pengaturan Koridor Perjalanan ASEAN yang diprakarsai Indonesia. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk dapat kembali melakukan perjalanan antarnegara guna menghidupkan kembali ekonomi di kawasan.
“Jika semua negara ASEAN langsung memfasilitasi pergerakan massa dengan aman, roda perekonomian dapat segera berputar. Indonesia juga telah secara bertahap membuka kembali Bali untuk kegiatan wisata secara aman dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyerukan inklusivitas dalam perdagangan bisnis antara negara persemakmuran itu dengan ASEAN. Seruan itu mencerminkan harapan Trudeau terkait pemulihan pascapandemi. "Kita harus memastikan agar lebih banyak pengusaha – terutama perempuan, anak muda, masyarakat adat, LGBTQ2, minoritas yang terlihat dan pengusaha lain yang kurang terwakili – terlibat dan mendapat manfaat dari kegiatan perdagangan," ujarnya.
Selain Trudeau, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, juga berbicara dalam forum tahunan itu sebagai mitra dialog baru ASEAN, di mana ia menekankan pentingnya investasi hijau demi masa depan yang berkelanjutan.
Meski dihadiri para mitra, belum jelas siapa yang akan mewakili Myanmar – negara anggota ASEAN – dalam pertemuan itu, setelah para menteri luar negeri ASEAN mencoret pemimpin pemerintahan junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dari pertemuan itu. Ia tak diundang karena dianggap gagal mengkahiri kekerasan, memulai dialog, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan memberikan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar akses penuh di negara itu.
Sanksi ASEAN, yang menurut beberapa sumber didorong oleh Malaysia, Indonesia, Singapura dan Filipina, itu menyimpang dari prinsip-prinsip dasar non-intervensi dalam urusan dalam negeri masing-masing anggota. Apalagi ASEAN selalu memutuskan segala sesuatu secara konsensus, yang artinya penolakan dari satu anggota saja bisa membatalkan keputusan apapun.
Meski demikian, pada Kamis (21/10), Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengatakan bahwa ASEAN perlu mempertimbangkan ulang kebijakan untuk tidak mencampuri urusan negara-negara anggota yang telah berlaku selama puluhan tahun, di tengah memburuknya krisis hak asasi manusia di Myanmar. “Maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat kemungkinan bahwa mungkin inilah saatnya bagi ASEAN untuk berefleksi dengan serius soal penerapan prinsip non-interfensi dan melihat pengalaman kawasan-kawasan lainnya.”
Myanmar memprotes keras pengucilan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dari KTT ASEAN dengan alasan ia saat ini mengepalai pemerintahan dan dewan militer yang berkuasa.
Juru bicara junta menyalahkan keputusan ASEAN pada “campur tangan asing,” termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.
ASEAN memutuskan untuk mengundang diplomat veteran tertinggi negara itu, Chan Aye, ke KTT itu sebagai perwakilan “non-politik” negara tersebut. Hingga berita ini diturunkan belum jelas apakah Chan Aye akan hadir.
Brunei, yang saat ini memimpin ASEAN, menjadi tuan rumah pertemuan selama tiga hari yang digelar secara virtual atas alasan kekhawatiran akan virus corona yang terus berlanjut.
Pertemuan yang akan dihadiri juga oleh Presiden AS Joe Biden, serta pemimpin China dan Rusia. [rd/jm]
