Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020 terhadap triwulan III tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan minus 3,49 persen. Namun, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, ekonomi Indonesia triwulan III meningkat sebesar 5,05 persen jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Ia berharap pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 akan semakin membaik seiring dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Artinya terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan dan ini dapat menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan keempat 2020," jelas Suhariyanto dalam konferensi pers online, Kamis (5/11/2020).
Suhariyanto pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dari kuartal sebelumnya didorong sebagian besar dari pertumbuhan pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta akomodasi makan dan minum. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 16,93 persen.
Dari sisi wilayah, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,88 persen. Namun, semua pulau mengalami kontraksi ekonomi dengan kedalaman yang berbeda-beda.
"Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi yang paling dalam yaitu minus 6,8 persen. Jawa yang sumbangannya besar mengalami kontraksi minus 4 persen. Sementara Sulawesi yang paling landai sebesar minus 0,82 persen," tambah Suhariyanto.
Pengangguran Naik Jadi 9,77 Juta Orang
Hasil survei BPS juga menunjukkan jumlah pengangguran pada Agustus 2020 meningkat 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, persentase pekerja formal juga menurun 4,59 persen menjadi 39,53 persen dari total 128,45 juta pekerja.
Survei juga menunjukkan 14,28 persen dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Antara lain 2,56 juta orang menjadi pengangguran dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan survei BPS ini menunjukkan ekonomi nasional menunjukkan proses positif. Itu jika dilihat dari pertumbuhan dari kuartal II ke kuartal III 2020. Menurutnya, semua komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dan produksi juga mengalami peningkatan.
"Perbaikan kinerja perekonomian didorong peran oleh stimulus fiskal atau instrumen APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Kamis (5/11/2020).
Ada Titik Balik Aktivitas Ekonomi
Sri Mulyani menambahkan penyerapan belanja negara sampai dengan akhir September tumbuh 15,5 persen yang ditopang oleh realisasi bansos dan dukungan kepada UMKM. Namun, belanja konsumsi rumah tangga menengah-atas masih terbatas karena mereka masih menunda konsumsi. Ia berharap perbaikan penanganan Covid-19 dan penemuan vaksin dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga menengah-atas.
Kata Sri Mulyani, titik balik aktivitas ekonomi juga tercermin dari tren peningkatan penerimaan perpajakan yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan relaksasi dan pemberian insentif pemerintah. Meskipun, penerimaan pajak belum kembali kepada kondisi normal sebelum Covid-19.
Indef Soroti Pengangguran di Tengah Resesi
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan ekonomi nasional akan sulit tumbuh positif pada kuartal IV 2020. Ia beralasan konsumsi rumah tangga akan sulit naik seiring dengan meningkatnya pengangguran pada Agustus 2020. Di samping itu, ada 24 jutaan orang yang pendapatannya berpotensi turun karena jam kerjanya berkurang pada masa pandemi ini.
"Ini semacam lingkaran setan. Jadi permintaan terhadap barang jasa rendah, sektor riil juga turun. Dan mereka (perusahaan) akan melakukan rasionalisasi, terbukti dari angka pengangguran kita yang melonjak," jelas Abra kepada VOA, Kamis (5/11/2020).
Abra juga menyoroti realisasi belanja negara yang masih minimal sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kata dia, konsumsi rumah tangga dan swasta masih lemah sehingga tidak dapat diandalkan dalam pemulihan ekonomi.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah agar meningkatkan belanja negara dan memaksimalkan program pemulihan ekonomi nasional agar dapat terserap semua oleh dunia usaha. Abra juga meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat.
"Salah satunya kebijakan untuk menyesuaikan tarif dasar listrik. Karena ada wacana, itu awal tahun depan akan dinaikkan. Kita berharap pemerintah jangan sekali-kali pemerintah punya pemikiran seperti itu." [sm/em]
