Dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saling melempar tudingan bahwa pihak lain telah melakukan politisasi agama.
Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Bernardus Abdul Jabbar mengatakan politik dalam Islam adalah suatu keniscayaan karena Islam mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk politik. Dia menegaskan agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Ia merujuk pada Nabi Muhammad SAW yang membangun kekuatan dan peradaban Islam dengan politik. Dia menekankan salah besar kalau ada pihak mengatakan agama dan politik harus dipisahkan.
Tapi saat ini ada pihak mempolitisasi agama dan ini tidak dibenarkan, demikian ujar Abdul Jabbar dalam sebuah diskusi bertajuk “Politisasi Agama di Era Jokowi” yang digelar di salah satu markas tim Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Jakarta, Selasa (19/2).
"Contoh kita orang Islam kalau salat hadap mana? Tentu kita ini kalau salat hadap kiblat bukan menghadap kamera. Ini ada yang mempolitisasi ketika salat menghadapnya kamera. Bahkan ada imam cadangan. Baru kali ini saya mengetahui di Indonesia ada imam pakai kondektur,” kata Jabbar.
Bernardus mengklaim politisasi agama di era Jokowi begitu kuat dan dilakukan oleh penguasa. Dia mencontohkan bagaimana Prabowo baru-baru ini ditolak melaksanakan sholat Jum’at di sebuah masjid di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Contoh lainnya adalah ada orang beragama lain menggunakan simbol-simbol Islam masuk ke pesantren, merujuk pada Ketua Umum Partai perindo Harry Tanoesoedibjo.
Politisi PAN Hanafi Rais: Aksi 411 & 212 Tidak Berniat Bawa Identitas Islam dalam Politik
Hanafi Rais, politikus Partai Amanat Nasional yang juga Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, menjelaskan menguatnya politisasi agama terjadi karena ada kandidat yang selama ini falsafah hidupnya sekuler, kemudian ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat teridentifikasi menggunakan agama, merasa alergi sehingga melakukan politisasi.
Ketika ada Aksi Bela Islam 411 dan 212 dan reuni 212 tambahnya sejatinya tidak ada niat untuk membawa identitas Islam dalam politik. Hal itu muncul karena ada semangat untuk menegakkan hukum. Sebab ada gubernur menista agama tapi diduga kuat ada yang mau melindungi agar tidak dibawa ke ranah hukum.
Dia menambahkan ada kandidat presiden yang pernah mengatakan agama dan politik tidak bisa dicampuradukkan, tapi sekarang ini cara-cara berpolitiknya justru mempolitisasi, bahkan mengkriminalisasi agama.
Putra Amien Rais ini menegaskan Aksi Bela Islam 212 dan reuni sekarang ini timbul karena ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, yang sudah menjadi alat instrumen politik dengan kondisi ekonomi semakin susah. “Kondisi ekonomi yang sulit, sudah gerah dengan ketidakadilan hukum bergelombang menjadi kekuatan yang sangat besar sekarang ini dan kemudian menggumpal menjadi kekuatan alternatif yang menawarkan pemerintahan baru,” dan ini tidak dapat dibendung lagi ujar Hanafi Rais.
"Oleh sebagian orang yang merasa risih dengan gerakan ini lantas melabel gerakan ini sebagai yang mempolitisasi agama. Kalau begini caranya, yang mempolitisasi itu kelompok sebelah. Mereka ini tidak pernah yakin bahwa agama dan negara itu satu perintah agama yang sama, sehingga risih kalau ada penggumpalan kekuatan yang akan mengganggu kemapanan mereka," kata Hanafi.
Hanafi mengatakan gerakan Islam yang menginginkan ganti presiden bukan untuk kepentingan electoral, tetapi untuk kepentingan masyarakat, agar penegakan hukum berlangsung adil dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Dia mengklaim masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan data disampaikan pemerintah atau hasil survei menunjukkan masyarakat puas atas kinerja pemerintah; karena “masyarakat hanya meyakini rasa yang dialami, yaitu ekonomi makin sulit dan hukum kian tidak adil.”
Politisi PKS Hidayat Nur Wahid : Ada Kelompok Sekuler Berpotensi Politisasi Agama
Hidayat Nur Wahid, politikus Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengatakan ada kelompok sekuler yang berpotensi mempolitisasi agama untuk kepentingan politik, sehingga seolah-olah menjadi agamis, seperti ketika ada pihak mengesankan sangat agamis bahkan menjadi imam dan siap tes membaca Al-Quran. Menurutnya beragama itu sedianya hadir dalam perilaku politiknya, termasuk menegakkan hukum secara adil.
Dia mencontohkan polisi menangkap seseorang karena mengunggah foto rekayasa Kiai Ma'ruf Amin memakai pakaian Sinterklas. Tapi polisi tidak melakukan tindakan serupa ketika ada unggahan foto rekayasa Habib Rizieq dan Arifin Ilham mengenakan pakaian Sinterklas.
"Dan sudah dilaporkan ke polisi, sudah duat tahunan yang lalu. Ada perkembangannya? Nggak ada sama sekali. Ketika kemudian menampilkan diri sebagai beragama tapi kemudian tidak menegakkan hukum dengan adil, inilah yang namanya politisasi agama," kata Hidayat.
Hidayat menambahkan ketika politisasi agama terjadi, rakyat dipertontonkan dengan beragam perilaku seolah beragama tapi kemudian dalam realitanya, prinsip keadilan dan kejujuran diajarkan oleh agama tidak terlihat.
Demonstrasi 212 Tidak Bawa Identitas Agama?
Demonstrasi 212 yang dirujuk dalam diskusi itu adalah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pada 2 Desember 2016 oleh mereka yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI.
Fatwa yang dimaksud adalah keputusan yang dikeluarkan MUI pada Oktober 2016 atas meluasnya kontroversi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, ketika itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribua pada September 2016. Salah satu keputusan itu menyatakan tentang makna Al Qur’an Surat Al Maidah, ayat 51, yang secara eksplisit berisi larangan untuk menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin.
Berbekal fatwa itu, GNPF MUI mengajak ribuan warga berdemonstrasi di Monas, menuntut agar Ahok segera diadili. Aksi pada 2 Desember itu merupakan kelanjutan dari aksi serupa pada 4 November. Meskipun kini Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Bernardus Abdul Jabbar dan politisi PAN Hanafi Rais mengatakan “aksi Bela Islam 411 dan 212 dan reuni 212 tidak berniat membawa identitas Islam dalam politik” dan hanya “untuk menegakkan hukum;” tetapi tidak dapat dipungkiri banyaknya simbol-simbol bernuansa agama yang dibawa dan pidato yang merujuk pada agama Islam di panggung.
Survei LSI hampir dua tahun setelah demonstrasi itu atas 1.520 responden, menunjukkan meningkatnya trend intoleransi di Indonesia dimana 52% warga Muslim yang disurvei keberatan jika warga non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggal mereka, juga jika warga non-Muslim menjadi walikota, bupati atau gubernur. Penolakan itu semakin besar ketika menyangkut warga non-Muslim menjadi wakil presiden, yang mencapai 55 persen, atau presiden, yang mencapai 59 persen.
Kubu Jokowi-Ma’ruf Bantah Tudingan dengan Mempolitisasi Agama
Tim pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq membantah tudingan kubu Prabowo-Sandiaga itu. Menurutnya sejak awal timnya berkomitmen agar partai ataupun relawan tidak boleh melakukan politik identitas, politik SARA, menyerang orang karena perbedaan agama. Hal itu, kata Maman, merupakan prinsip utama yang harus ditaati. [fw/em]
