Pemerintahan Presiden Joe Biden dan para pemimpin ASEAN telah setuju untuk menempatkan sebuah kursi kosong yang mewakili pemerintahan sipil Myanmar selama berlangsungnya KTT AS–ASEAN di mana Presiden Biden menjadi tuan rumah, demikian konfirmasi dari juru bicara Dewan Keamanan Nasional kepada VOA.
Myanmar akan menjadi “bahan pembicaraan intensif” selama pertemuan tersebut dan kursi kosong itu mencerminkan "ketidakpuasan yang terjadi serta harapan kami bagi sebuah jalan ke depan yang lebih baik," demikian kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.
Pejabat pemerintahan Biden telah mengungkapkan kekecewaannya karena meskipun ASEAN mengadopsi rencana perdamaian yang disebut "Konsensus Lima Poin” tahun lalu, junta yang berkuasa masih meneruskan pelanggaran HAM di Myanmar.
Amerika Serikat mendukung berbagai proposal termasuk upaya ASEAN untuk membuka jalur informal dengan pihak Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang terasingkan.
Rencana tersebut, yang diusulkan oleh Malaysia, segera dikecam oleh pihak junta yang berkuasa.
“Kami terus memperhatikan Burma dengan keprihatinan mendalam mengingat eskalasi kekerasan yang berlangsung di sana,” demikian ujar Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS Jung Pak kepada VOA pada Rabu (11/5). “Kami akan terus bekerja sama dengan sahabat-sahabat ASEAN kami guna mencari jalan agar Burma bisa kembali ke jalur demokrasi. Jadi, kami menyambut setiap proposal, dan kami akan terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.” [jm/lt]