JAKARTA —
Meski sangat populer dan diperkirakan akan menang dalam pemilihan presiden Juli nanti, Gubernur Jakarta Joko Widodo masih belum memperlihatkan dengan jelas apa yang akan menjadi kebijakannya dalam memimpin negara ini.
"Jokowi harus mempresentasikan pikiran, solusi atau kebijakan yang akan diimplementasikan untuk menanggulangi masalah-masalah kompleks yang dihadapi bangsa ini," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara yang diunggah di YouTube Minggu (6/4).
Presiden Yudhoyono sendiri menghadapi kritikan karena kepemimpinan yang tidak tegas selama menjabat dua periode.
Gubernur Joko menolak melakukan wawancara dengan media sejak dinominasikan sebagai calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bulan lalu atau membahas isu kebijakan secara langsung.
Para pejabat PDI-P, dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, mengatakan landasan partai mereka adalah "nasionalis kuat" namun tidak ada rincian implementasinya dalam kebijakan negara, di mana sambutan untuk investasi asing agak menurun.
Para pejabat partai mengatakan ketua PDI-P dan mantan presiden Megawati Sukarnoputri, yang memutuskan pencalonan Joko, akan memainkan peran penasihat secara signifikan.
"Agenda kami juga agenda Jokowi jika ia menjadi presiden," ujar anggota DPR dari PDI-P, Budiman Sudjatmiko.
"(Megawati) tidak akan menyetirnya, namun ia akan menjadi semacam tangan pemandu."
Para investor yang melihat rekam jejak Joko di Jakarta akan menemukan gabungan kebijakan.
Tahun lalu, ia mengkritik inisiatif miliaran dolar untuk memperkenalkan mobil murah untuk kelas menengah Jakarta, dengan mengatakan jalanan di ibukota sudah sangat macet. Ia juga melarang izin pembangunan pusat perbelanjaan, karena sudah terlalu banyak. Namun dalam langkah yang disambut pengusaha, ia membatasi kenaikan upah minimum menjadi jauh di bawah tingkat yang dituntut serikat-serikat pekerja.
"Jokowi seperti kertas putih yang kosong sekarang ini: tidak berpengalaman dalam politik nasional dan dengan kecenderungan populis," ujar seorang eksekutif pada kelompok lobi yang menolak disebutkan namanya.
Upaya-upaya menjelek-jelekkan namanya telah gagal. Joko memiliki sebuah tim penasihat kehumasan, termasuk satu yang secara khusus berurusan dengan media asing.
Salah satu upaya untuk merusak reputasinya adalah dengan isu korupsi impor bus umum dari China. Namun upaya itu gagal, di mana pejabat yang mengelola impor dipecat dan Jokowi mendukung penyelidikan kasus tersebut.
"Kami bekerja hampir 24 jam sehari. Jokowi berkeliling kota sampai tengah malam," ujar Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama.
"Sikap kita adalah, 'biarkan sakit kepala menjadi bagian kami, bukan Anda."
Ketika kelompok garis keras di Jakarta memprotes penunjukan seorang penganut agama Kristen sebagai lurah, Jokowi mendukung Susan Zulkifli untuk terus menjabat.
Untuk mengurangi kemacetan, Jakarta tahun lalu membangun proyek kereta cepat dan membereskan kantung kemacetan di Tanah Abang.
Namun jalan menuju istana president tidak akan mulus.
Partai saingan Gerindra, yang telah mengeluarkan landasan kebijakan yang rinci dengan fokus pada masalah pertanian dan infrastruktur, dengan cepat menunjuk kelemahan Jokowi.
"Apa yang akan dilakukan Jokowi untuk Indonesia, apakah kita tahu?" ujar seorang pejabat senior Gerindra yang tidak ingin disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara mengenai masalah tersebut. (Reuters)
"Jokowi harus mempresentasikan pikiran, solusi atau kebijakan yang akan diimplementasikan untuk menanggulangi masalah-masalah kompleks yang dihadapi bangsa ini," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara yang diunggah di YouTube Minggu (6/4).
Presiden Yudhoyono sendiri menghadapi kritikan karena kepemimpinan yang tidak tegas selama menjabat dua periode.
Gubernur Joko menolak melakukan wawancara dengan media sejak dinominasikan sebagai calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bulan lalu atau membahas isu kebijakan secara langsung.
Para pejabat PDI-P, dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, mengatakan landasan partai mereka adalah "nasionalis kuat" namun tidak ada rincian implementasinya dalam kebijakan negara, di mana sambutan untuk investasi asing agak menurun.
Para pejabat partai mengatakan ketua PDI-P dan mantan presiden Megawati Sukarnoputri, yang memutuskan pencalonan Joko, akan memainkan peran penasihat secara signifikan.
"Agenda kami juga agenda Jokowi jika ia menjadi presiden," ujar anggota DPR dari PDI-P, Budiman Sudjatmiko.
"(Megawati) tidak akan menyetirnya, namun ia akan menjadi semacam tangan pemandu."
Para investor yang melihat rekam jejak Joko di Jakarta akan menemukan gabungan kebijakan.
Tahun lalu, ia mengkritik inisiatif miliaran dolar untuk memperkenalkan mobil murah untuk kelas menengah Jakarta, dengan mengatakan jalanan di ibukota sudah sangat macet. Ia juga melarang izin pembangunan pusat perbelanjaan, karena sudah terlalu banyak. Namun dalam langkah yang disambut pengusaha, ia membatasi kenaikan upah minimum menjadi jauh di bawah tingkat yang dituntut serikat-serikat pekerja.
"Jokowi seperti kertas putih yang kosong sekarang ini: tidak berpengalaman dalam politik nasional dan dengan kecenderungan populis," ujar seorang eksekutif pada kelompok lobi yang menolak disebutkan namanya.
Upaya-upaya menjelek-jelekkan namanya telah gagal. Joko memiliki sebuah tim penasihat kehumasan, termasuk satu yang secara khusus berurusan dengan media asing.
Salah satu upaya untuk merusak reputasinya adalah dengan isu korupsi impor bus umum dari China. Namun upaya itu gagal, di mana pejabat yang mengelola impor dipecat dan Jokowi mendukung penyelidikan kasus tersebut.
"Kami bekerja hampir 24 jam sehari. Jokowi berkeliling kota sampai tengah malam," ujar Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama.
"Sikap kita adalah, 'biarkan sakit kepala menjadi bagian kami, bukan Anda."
Ketika kelompok garis keras di Jakarta memprotes penunjukan seorang penganut agama Kristen sebagai lurah, Jokowi mendukung Susan Zulkifli untuk terus menjabat.
Untuk mengurangi kemacetan, Jakarta tahun lalu membangun proyek kereta cepat dan membereskan kantung kemacetan di Tanah Abang.
Namun jalan menuju istana president tidak akan mulus.
Partai saingan Gerindra, yang telah mengeluarkan landasan kebijakan yang rinci dengan fokus pada masalah pertanian dan infrastruktur, dengan cepat menunjuk kelemahan Jokowi.
"Apa yang akan dilakukan Jokowi untuk Indonesia, apakah kita tahu?" ujar seorang pejabat senior Gerindra yang tidak ingin disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara mengenai masalah tersebut. (Reuters)
