Badan Dunia tersebut mewawancarai ratusan korban dan saksi untuk laporan yang merinci lebih dari 900 kasus warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, yang ditahan secara sewenang-wenang dalam konflik tersebut. Penahanan umumnya dilakukan Rusia.
Sebagian besar dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka disiksa dan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan seksual selama dalam tahanan pasukan Rusia, kata kepala misi pemantau hak asasi manusia PBB di Ukraina, Matilda Bogner.
“Penyiksaan digunakan untuk memaksa korban mengaku bahwa mereka membantu militer Ukraina, memaksa mereka untuk bekerja sama dengan otoritas pendudukan, atau mengintimidasi mereka yang berpandangan proUkraina,” papar Bogner.
Laporan tersebut, yang mencakup periode 15 bulan dari awal invasi Rusia hingga Mei 2023, juga mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina. Disebutkan bahwa sebagian besar kasus ini juga merupakan penghilangan paksa.
Lebih setengah dari mereka yang ditahan pasukan Ukraina juga melaporkan disiksa atau dianiaya, biasanya ketika mereka diinterogasi atau segera setelah ditangkap, kata Bogner.
Ukraina memberi penyelidik PBB "akses tanpa hambatan ke kasus rahasia" ke para tahanan di pusat-pusat penahanan resmi, kecuali ke sekelompok 87 pelaut Rusia, katanya. “Federasi Rusia tidak memberi akses seperti itu, meskipun kami memintanya,” tambah Bogner.
Kantor HAM PBB sebelumnya mendokumentasikan penahanan dan eksekusi singkat tawanan perang Ukraina oleh Rusia. Laporan terbaru mendapati bahwa pasukan Rusia juga melakukan setidaknya 77 eksekusi singkat terhadap warga sipil.
Mereka yang ditahan termasuk pejabat-pejabat lokal, relawan kemanusiaan, pendeta, dan guru. Banyak dari mereka ditahan tanpa pemberitahuan ke keluarga atau kerabat, dan dalam “kondisi yang menyedihkan,” menurut laporan tersebut.
Pakar PBB tidak menemukan bukti bahwa pihak berwenang Rusia telah menyelidiki tuduhan penyiksaan oleh pasukan mereka. Laporan juga menyatakan keprihatinan atas Rancangan Undang-Undang yang akan membebaskan pelaku dari hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukan di bagian-bagian Ukraina yang diduduki dalam keadaan tertentu.
Kembali Matilda Bogner mengungkapkan, “Ini akan melanggar kewajiban negara itu untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional dan pelanggaran berat undang-undang hak asasi manusia internasional.”
Ukraina telah melakukan penyelidikan kriminal terhadap pasukan Rusia atas penahanan warga sipil. Hasilnya, 23 orang dijatuhi hukuman, kata kantor hak asasi manusia PBB. Namun, kantor itu menambahkan, mereka tidak mendapati adanya penyelidikan terhadap pasukan Ukraina sendiri atas pelanggaran tersebut.
Bogner mengatakan undang-undang Ukraina tentang penahanan karena alasan keamanan nasional “tampaknya melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional, bahkan selama keadaan darurat masyarakat, dan telah memfasilitasi penahanan sewenang-wenang.” Ia mendesak kedua pihak untuk memberikan informasi kepada kerabat tentang keberadaan dan nasib orang-orang yang ditahan dan untuk membebaskan warga sipil yang masih ditahan secara sewenang-wenang. [ka/lt]
Forum