WASHINGTON —
Lebih dari setengah pos diplomatik Amerika di luar negeri kemungkinan tidak memenuhi standar keamanan keseluruhan, seorang pejabat senior AS mengatakan pada Kamis (15/2) dalam pertemuan yang membahas serangan untuk misi di Benghazi yang menewaskan duta besar dan tiga warga AS lainnya.
Pat Kennedy, Wakil Menteri Luar Negeri untuk bidang manajemen, memberitahu komite Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Amerika Serikat memiliki pos diplomatik di 283 lokasi di seluruh dunia.
Ia mengatakan 97 fasilitas yang aman telah dituntaskan sejak pengesahan undang-undang pada 1999 yang memberikan dana tambahan untuk peningkatan keamanan, termasuk penggantian secara penuh kedutaan besar dan konsulat, termasuk beberapa bangunan penjagaan marinir dan paviliun kantor.
“Masih ada sekitar 158 pos dengan fasilitas yang kemungkinan tidak memenuhi standar-standar keamanan saat ini,” ujarnya.
“Banyak fasilitas-fasilitas ini dibangun atau dibeli sebelum ada standar keamanan yang sekarang, dan yang lainnya mendapat pengecualian.”
Masalah keamanan kedutaan AS mendapat pemeriksaan ketat sejak serangan di Benghazi pada 11 September 2012. Pada Desember, sebuah ulasan independen menggambarkan pencegahan keamanan pada misi AS di kota sebelah timur Libya tersebut sebagai “tidak memadai untuk menghadapi serangan yang terjadi” di sana.
Pejabat Kementerian Luar Negeri lainnya mengatakan bahwa beragam faktor, termasuk naiknya biaya bahan bakar dan konstruksi telah menunda peningkatan keamanan untuk pos-pos diplomatik.
“Untuk mengakomodasi persyaratan pembangunan, merelokasi staf dan standar lainnya, kami mencari tempat dengan lahan yang luas. Ini sebuah tantangan di ibukota,” ujarnya.
Kennedy mengatakan Kongres telah memerintahkan alokasi sekitar US$10 miliar untuk upaya pembangunan keamanan kedutaan besar sejak 1999, dan bahwa 37 proyek saat ini sedang dalam tahap rancangan dan konstruksi. (Reuters/Susan Cornwell)
Pat Kennedy, Wakil Menteri Luar Negeri untuk bidang manajemen, memberitahu komite Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Amerika Serikat memiliki pos diplomatik di 283 lokasi di seluruh dunia.
Ia mengatakan 97 fasilitas yang aman telah dituntaskan sejak pengesahan undang-undang pada 1999 yang memberikan dana tambahan untuk peningkatan keamanan, termasuk penggantian secara penuh kedutaan besar dan konsulat, termasuk beberapa bangunan penjagaan marinir dan paviliun kantor.
“Masih ada sekitar 158 pos dengan fasilitas yang kemungkinan tidak memenuhi standar-standar keamanan saat ini,” ujarnya.
“Banyak fasilitas-fasilitas ini dibangun atau dibeli sebelum ada standar keamanan yang sekarang, dan yang lainnya mendapat pengecualian.”
Masalah keamanan kedutaan AS mendapat pemeriksaan ketat sejak serangan di Benghazi pada 11 September 2012. Pada Desember, sebuah ulasan independen menggambarkan pencegahan keamanan pada misi AS di kota sebelah timur Libya tersebut sebagai “tidak memadai untuk menghadapi serangan yang terjadi” di sana.
Pejabat Kementerian Luar Negeri lainnya mengatakan bahwa beragam faktor, termasuk naiknya biaya bahan bakar dan konstruksi telah menunda peningkatan keamanan untuk pos-pos diplomatik.
“Untuk mengakomodasi persyaratan pembangunan, merelokasi staf dan standar lainnya, kami mencari tempat dengan lahan yang luas. Ini sebuah tantangan di ibukota,” ujarnya.
Kennedy mengatakan Kongres telah memerintahkan alokasi sekitar US$10 miliar untuk upaya pembangunan keamanan kedutaan besar sejak 1999, dan bahwa 37 proyek saat ini sedang dalam tahap rancangan dan konstruksi. (Reuters/Susan Cornwell)
