Baru seminggu lalu ketika DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat dan Senat yang dikuasai Partai Republik kembali dari reses musim panas selama enam minggu, tindakan legislatif terkait pengendalian senjata tampaknya mungkin dilakukan.
Meskipun anggota parlemen sebelumnya memberikan respons pasif terhadap kekerasan senjata di Amerika, penembakan massal di El Paso dan Odessa, Texas, dan Dayton, Ohio, tampaknya mengasah opini publik pada titik yang tidak bisa diabaikan Kongres.
Namun dengan hanya beberapa minggu kerja yang tersisa menjelang pemilihan 2020 berlangsung sepenuhnya, anggota DPR AS mengalami kebuntuan kompromi untuk lolos di kedua majelis Kongres. Kebuntuan itu diperumit oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang bertentangan mengenai langkah-langkah yang akan ia setujui - dan Senat Republik enggan bertindak tanpa restu Trump.
"Kita membutuhkan bimbingan presiden mengenai proposal seperti apa yang akan membuat perbedaan, bahwa ia benar-benar akan menandatangani undang-undang," kata pemimpin Mayoritas di Senat Mitch McConnell kepada wartawan, Selasa (17/9).
Senator terkemuka Partai Republik itu mengatakan kepemimpinan Trump diperlukan untuk menyatukan anggota Kongres yang mewakili daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki pandangan berbeda mengenai senjata.
Anggota Senat dari Partai Demokrat merencanakan pidato maraton pada Selasa (17/9) tengah malam. Pidato maraton mengenai pengawasan senjata itu mengulangi upaya di masa lalu untuk menarik perhatian pada masalah ini, termasuk aksi duduk pada Juni 2016 oleh anggota Partai Demokrat di DPR 'setelah penembakan klub malam Orlando Pulse.
Senat sejak Februari belum membahas HR 8, RUU yang disahkan DPR yang menutup celah pemeriksaan latar belakang. Pemimpin fraksi minoritas di Senat, Chuck Schumer mengatakan kecil kemungkinannya menjadi pilihan yang disetujui anggota Kongres.
"HR 8 adalah RUU yang seharusnya dibahas," kata Schumer kepada wartawan. "Kita harus melakukan pemungutan suara terhadap RUU itu. Mari kita lihat apa yang dihasilkan Partai Republik. Dari semua yang disampaikan kepada saya, bahkan tidak mendekati HR 8."
Jika disahkan, UU itu akan mensyaratkan pemeriksaan latar belakang di tingkat federal terhadap penjualan senjata online, dari orang ke orang, dan pada pameran senjata. [my/pp]
