Lebih dari sebulan setelah pihak berwenang Turki membubarkan acara bagi kaum gay, disebut Pride, di Istanbul, anggota komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), di sana masih marah.
“Ada banyak kekerasan. Saya dipukuli, demikian pula sebagian besar orang yang ditangkap bersama saya," kata warga Istanbul Alaz Yener kepada VOA.
"Mereka menggunakan tali plastik pengikat (zip tie) untuk memborgol kami, dengan tangan di belakang, dan menolak membuka ikatan itu untuk waktu yang lama."
Yener, yang tidak menentukan jenis kelaminnya, atau nonbiner, ditahan ketika pasukan keamanan membubarkan upaya parade kaum LGBT di Taksim, alun-alun di Istanbul. Pertemuan bertema LGBT lainnya di kota itu juga dibubarkan pada Juni, yang diakui sebagai bulan Kebanggaan bagi minoritas seksual di banyak bagian dunia.
"Kekerasan, dan juga cara polisi merendahkan dan menghina kami dalam setiap kesempatan, mencoba untuk menekankan kontrol sebanyak mungkin pada segala hal yang kami lakukan, semuanya sangat menekan," kata Yener.
Dicap sebagai 'pembangkang,' bahkan sebelum penindasan acara Pride, komunitas LGBT Turki mendapati mereka menjadi sorotan politik nasional dan pusat aktivitas mahasiswa.
Pada Februari, Presiden Recep Tayyip Erdogan menghina kaum minoritas seksual. Ia mengklaim dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa di negara bermoral seperti Turki, orang-orang LGBT tidak ada.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu di Twitter mencap aktivis mahasiswa sebagai “pembangkang LGBT,” mendorong Twitter menandai postingan tersebut karena konten kebenciannya.
Ketegangan dengan pihak berwenang berkobar ketika para mahasiswa memprotes keras penunjukan sekutu politik Erdogan sebagai rektor Universitas Bogazici yang bergengsi di Istanbul. Universitas itu memiliki kehadiran besar LGBT.
Perselisihan di Bogazici meningkat setelah poster bergambar situs suci Islam Ka'bah dengan bendera LGBT dipajang di kampus sebagai bagian dari protes.
Rektor yang ditunjuk itu, Melih Bulu, baru-baru ini mengundurkan diri. Tetapi mahasiswa menuduh pejabat universitas telah melancarkan gelombang pembalasan terhadap mereka, mulai dari membatalkan beasiswa hingga dikeluarkan dari universitas.
“Pembatalan beasiswa, penahanan, bagaimana sebagian mahasiswa dilarang meninggalkan negara ini sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan. Semua itu sangat menyedihkan dan menj menjengkelkan,” kata Yener, yang sering berkunjung ke universitas itu, tetapi tidak kuliah di sana. [my/ka]
