Mahkamah Agung Amerika hari Senin menggugurkan sebagian besar pasal UU imigrasi keras negara bagian Arizona, tetapi memutuskan bahwa salah satu unsur kontroversial undang-undang itu bisa diteruskan.
Mahkamah itu menyetujui peraturan bahwa polisi negara bagian yang beralasan merasa curiga untuk mengecek status imigrasi orang yang mereka stop karena alasan lain. Namun, pasal itu bisa menghadapi berbagai tantangan hukum lainnya.
Para hakim agung menolak tiga pasal dalam undang-undang Arizona itu – yang mnetapkannya sebagai melakukan kejahatan bagi seseorang jika tanpa izin kerja mencari pekerjaan; menetapkan sebagai melakukan kejahatan bagi imigran kalau tidak membawa dokumen pendaftaran; dan memberi wewenang kepada polisi untuk menangkap imigran yang mereka anggap bisa dideportasi.
Lima hakim agung sebagai yang mayoritas menolak ketiga pasal tersebut. Ke-empat hakim yang berbeda pendapat mengemukakan bahwa seluruh undang-undang itu seharusnya ditegakkan.
Badan legislatif negara bagian Arizona meloloskan undang-undang itu tahun 2010. Para pemimpin negara bagian mengaggap perlu membendung imigrasi ilegal ke negara bagian itu, yang sebagian besar berasal dari Amerika Selatan dan Tengah. Mereka mengatakan pemerintah federal telah gagal untuk sepenuhnya menegakkan hukum imigrasi nasional.
Para penentang, termasuk kelompok-kelompok Hispanik, berpendapat bahwa UU itu memaksa polisi melakukan tindakan yang berbau rasial. Pemerintahan Obama juga berpendapat bahwa Konstitusi Amerika menempatkan tanggung jawab imigrasi di tangan pemerintah federal, bukan negara bagian.
Mahkamah pada dasarnya setuju bahwa imigrasi adalah tugas pemerintah federal, bukan negara bagian.
Keputusan itu dibuat setelah sebelumnya bulan ini Presiden Barack Obama menandatangani kepres yang menghentikan deportasi sebagian imigran ilegal berusia muda.
Imigrasi diduga akan menjadi isu signifikan dalam pemilu tahun ini, termasuk pemilu presiden antara Obama dan kandidat Partai Republik Mitt Romney.
Hari Senin, Romney menggunakan keputusan Mahkamah Agung itu untuk mengecam Obama karena tidak adanya rencana imigrasi. Dia mengatakan setiap negara bagian “berkewajiban dan berhak untuk mengamankan perbatasannya” manakala pemerintah federal “telah gagal memenuhi tanggangjawabnya.”
Presiden mengatakan keputusan itu mempertegas perlunya “reformasi imigrasi secara komprehensif.” Dia mengatakan dia “prihatin dengan dampak praktis” atas ketentuan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.
Populasi Hispanik yang terus bertambah di Amerika memiliki kekuatan suara dalam pemilu, dan sejumlah analis politik mengatakan para pemilih itu dapat mengubah hasil pemilu.
Mahkamah itu menyetujui peraturan bahwa polisi negara bagian yang beralasan merasa curiga untuk mengecek status imigrasi orang yang mereka stop karena alasan lain. Namun, pasal itu bisa menghadapi berbagai tantangan hukum lainnya.
Para hakim agung menolak tiga pasal dalam undang-undang Arizona itu – yang mnetapkannya sebagai melakukan kejahatan bagi seseorang jika tanpa izin kerja mencari pekerjaan; menetapkan sebagai melakukan kejahatan bagi imigran kalau tidak membawa dokumen pendaftaran; dan memberi wewenang kepada polisi untuk menangkap imigran yang mereka anggap bisa dideportasi.
Lima hakim agung sebagai yang mayoritas menolak ketiga pasal tersebut. Ke-empat hakim yang berbeda pendapat mengemukakan bahwa seluruh undang-undang itu seharusnya ditegakkan.
Badan legislatif negara bagian Arizona meloloskan undang-undang itu tahun 2010. Para pemimpin negara bagian mengaggap perlu membendung imigrasi ilegal ke negara bagian itu, yang sebagian besar berasal dari Amerika Selatan dan Tengah. Mereka mengatakan pemerintah federal telah gagal untuk sepenuhnya menegakkan hukum imigrasi nasional.
Para penentang, termasuk kelompok-kelompok Hispanik, berpendapat bahwa UU itu memaksa polisi melakukan tindakan yang berbau rasial. Pemerintahan Obama juga berpendapat bahwa Konstitusi Amerika menempatkan tanggung jawab imigrasi di tangan pemerintah federal, bukan negara bagian.
Mahkamah pada dasarnya setuju bahwa imigrasi adalah tugas pemerintah federal, bukan negara bagian.
Keputusan itu dibuat setelah sebelumnya bulan ini Presiden Barack Obama menandatangani kepres yang menghentikan deportasi sebagian imigran ilegal berusia muda.
Imigrasi diduga akan menjadi isu signifikan dalam pemilu tahun ini, termasuk pemilu presiden antara Obama dan kandidat Partai Republik Mitt Romney.
Hari Senin, Romney menggunakan keputusan Mahkamah Agung itu untuk mengecam Obama karena tidak adanya rencana imigrasi. Dia mengatakan setiap negara bagian “berkewajiban dan berhak untuk mengamankan perbatasannya” manakala pemerintah federal “telah gagal memenuhi tanggangjawabnya.”
Presiden mengatakan keputusan itu mempertegas perlunya “reformasi imigrasi secara komprehensif.” Dia mengatakan dia “prihatin dengan dampak praktis” atas ketentuan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.
Populasi Hispanik yang terus bertambah di Amerika memiliki kekuatan suara dalam pemilu, dan sejumlah analis politik mengatakan para pemilih itu dapat mengubah hasil pemilu.
