Mahkamah Agung Liberia telah menangguhkan pemilihan presiden putaran kedua untuk jangka waktu yang belum ditentukan dengan alasan kekhawatiran mengenai kecurangan pada pemilu putaran pertama.
Penangguhan ini dikeluarkan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum tempat-tempat pemungutan suara dijadwalkan dibuka.
Dalam keputusan Senin (6/11), Ketua Mahkamah Agung Francis Saye Korkpor mengatakan bahwa komisi pemilu bertindak "salah dan tidak sah" dalam melanjutkan pemilu putaran kedua itu karena masih ada keluhan yang menunggu keputusan mengenai pemilu putaran pertama bulan Oktober lalu. Tanggal bagi pemilu putaran kedua belum ditetapkan.
Dua kandidat utama, mantan bintang sepak bola George Weah dan Wakil Presiden Joseph Boakai, dijadwalkan ikut dalam pemilihan tersebut, namun kandidat di urutan ketiga Charles Brumskine mengajukan tuntutan hukum, menuduh adanya kecurangan yang luas.
Brumskine memuji keputusan Senin itu, dengan mengatakan semua warga Liberia pantas mendapatkan pemilihan yang adil. Dia mengatakan upaya hukumnya adalah mengenai "setiap orang Liberia yang mengantre selama berjam-jam memilih kandidat tertentu tapi kemudian menyadari suara mereka tidak dihitung."
Hakim Mahkamah Agung pada Senin mengatakan komisi pemilu seharusnya tidak meneruskan jadwal pemilu putaran kedua sementara menghadapi keluhan yang luar biasa dari sebuah partai politik mengenai kondisi bagaimana pemilu itu dilakukan.
Pengadilan itu secara khusus menyebutkan keprihatinan partai Brumskine, Partai Liberty mengenai hampir 89.000 surat suara yang dinyatakan tidak sah dari total 1,6 juta suara.
Setidaknya dua partai lainnya mendukung keluhan Partai Liberty tersebut di hadapan Komisi Pemilihan Umum, termasuk Partai Persatuan, Wakil Presiden Boakai.
Boakai mengatakan kepada Kantor Berita Prancis Senin "kami yakin ada banyak penyimpangan, sebagian besar diperhitungkan untuk membuat pemilu ini berjalan sebagaimana yang terjadi." Pemilu tersebut, kata Boakai, "dirancang untuk dicurangi".
Para kandidat bersaing untuk menggantikan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, yang mengundurkan diri setelah dua masa jabatan. Masa jabatan Sirleaf saat ini akan berakhir Januari 2018. Pemilu yang sukses akan menjadi pengalihan kekuasaan demokratis yang pertama di Liberia selama lebih dari 70 tahun. [my]
