Mahkamah Agung Pakistan mengizinkan partai pimpinan mantan perdana menteri Imran Khan, menggunakan logo tongkat kriket ikoniknya kembali sebagai simbol partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dalam pemilu. Keputusan mahkamah itu merupakan kemenangan hukum penting bagi pemimpin politik yang dipenjara itu menjelang pemungutan suara nasional Februari mendatang.
Partai mengajukan banding.
Dalam putusannya, mahkamah memerintahkan komisi pemilihan umum memulihkan simbol tongkat kriket PTI “dengan mempertimbangkan urgensi di mana sebuah partai politik telah dilucuti dari simbolnya, yang berarti bahwa para calon pemilih dari masyarakat umum yang ingin memilih partai pemohon dicabut hak pilihnya dari (partai) pilihan mereka.”
Simbol pemilu merupakan alat kampanye penting untuk mengenali kandidat pada surat suara di Pakistan, negara dengan penduduk berjumlah sekitar 241 juta orang, dengan tingkat literasi penduduk dewasa sekitar 60 persen.
PTI semakin mengeluhkan tekanan pemerintah terhadap kandidat partainya dan rapat-rapat kampanye mereka. PTI mengatakan bahwa upaya tidak sah untuk menghapus simbol tongkat kriket tradisionalnya juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghalangi Khan dan partainya ikut serta dalam pemilu mendatang.
Menurut jajak pendapat, Imran Khan – meski dipenjara – masih menjadi figur politik paling populer di Pakistan, sementara partainya, PTI, masih menjadi partai politik nasional paling besar.
Khan, 71 tahun, dilengserkan dari jabatannya sebagai perdana menteri melalui pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen, yang menurutnya didalangi oleh militer Pakistan yang kuat, di bawah tekanan Amerika Serikat. Tuduhan Khan dibantah Washington maupun Islamabad.
Sejak pencopotan Imran, bintang kriket yang menjadi perdana menteri itu menghadapi puluhan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak berwenang. Ia mengklaim itu semua merupakan taktik militer untuk mencegahnya kembali berkuasa, karena ia mendukung kebijakan luar negeri yang independen, terbebas dari pengaruh AS.
Pada awal Agustus, Khan divonis bersalah atas kasus korupsi dan dihukum tiga tahun penjara. Ia membantah tuduhan tersebut. Meskipun pengadilan yang lebih tinggi lantas menangguhkan hukumannya dan memerintahkannya dibebaskan bersyarat, pihak berwenang Pakistan menolak melakukannya, dengan alasan berbagai perkara hukum yang masih melilit Khan.
Khan juga diadili oleh pengadilan khusus secara tertutup atas tuduhan bahwa ia mengungkap informasi rahasia negara kepada publik ketika masih menjabat. Ia juga membantah tuduhan tersebut.
Militer Pakistan telah melakukan sejumlah kudeta terhadap pemerintahan terpilih sejak Pakistan merdeka dari Inggris pada 1947, membuat negara itu dikuasai militer selama lebih dari tiga dekade. Intervensi-intervensi itu telah mendorong para jenderal untuk ikut campur dalam politik nasional, bahkan ketika mereka tidak sedang berkuasa, sehingga memicu kritik berkelanjutan terhadap lembaga tersebut selama beberapa tahun terakhir.
Pada November 2022, panglima militer saat itu, Jenderal Qamar Javed Bajwa, mengakui dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional hanya beberapa hari sebelum ia pensiun, bahwa campur tangan dalam politik selama beberapa dekade terakhir telah membuat militer dikritik. [rd/ns]
Forum