Parlemen Macedonia menetapkan 30 September sebagai tanggal referendum untuk mengganti nama negara itu menjadi Macedonia Utara.
Anggota parlemen Macedonia menyetujui langkah itu dengan 68 suara dalam parlemen dengan 120 anggota itu. Anggota oposisi memboikot pemilu dengan meninggalkan ruangan.
Yunani keberatan negara tetangganya memakai nama Macedonia, karena mengindikasikan klaim wilayah atas provinsinya yang bernama sama. Yunani memblokir upaya negara pecahan Republik Yugoslavia itu bergabung dengan Uni Eropa dan NATO karena keberatan atas nama negara tersebut.
Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev, yang terpilih tahun 2017, mendorong kesepakatan dengan Yunani guna menuntaskan perselisihan tersebut. Juni lalu, kedua pihak menyetujui nama Macedonia Utara.
Pertanyaan dalam referendum yang disetujui parlemen hari Senin tidak secara eksplisit menyebut perubahan nama negara. Hanya dikatakan: "Apakah Anda menyetujui keanggotaan Uni Eropa dan NATO dengan menerima perjanjian antara Republik Macedonia dan Republik Yunani?"
Partai oposisi nasionalis Macedonia, VMRO-DPMNE, mengkritik kata-kata dalam pertanyaan referendum. Igor Janusev, Sekjen VMRO-DPMNE, menilai kata-kata itu "manipulatif." [ka]
