Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Minggu (24/3) mengatakan, kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa segala upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Rafah, kota di Gaza selatan, merupakan “sebuah kejahatan perang.”
Dalam perbincangan telepon antara kedua pemimpin, Macron juga “mengutuk keras” pengumuman Israel pada Jumat (22/3), terkait perampasan tanah seluas 800 hektar di Tepi Barat yang didukuki untuk permukiman baru, menurut kantor kepresidenan Prancis.
Para aktivis mengatakan, pernyataan Israel bahwa tanah di wilayah utara lembah Yordania sekarang telah menjadi “tanah negara” adalah perampasan tunggal paling besar dalam beberapa dekade.
Macron juga mengulangi penentangannya terhadap segala operasi militer Israel untuk menyerang Hamas di Rafah, di mana hampir seluruh populasi Gaza tengah berlindung setelah berlangsung pertempuran sengit selama berbulan-bulan di wilayah yang terkepung itu.
Dalam percakapan telepon itu, Macron mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia bermaksud membawa rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang menyerukan “sebuah gencatan senjata segera dan selamanya.”
Dia mendesak Israel untuk segera membuka semua pintu perlintasan masuk ke Gaza.
Macron juga berbicara dengan Raja Yordania, King Abdullah II, di mana keduanya mendiskusikan “situasi kemanusiaan yang tidak dapat diterima di Gaza,” kata Istana Elysee. Memaksa warga sipil untuk menerima risiko kelaparan “tidak dapat dibenarkan,” kata kedua pemimpin negara itu.
Keduanya juga setuju akan mendesaknya solusi dua negara bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina, solusi yang “berimplikasi pada pembentukan negara Palestina termasuk Gaza di dalamnya.”
Serangan darat ke Rafah yang sudah direncanakan telah menghadapi penentangan internasional, dengan peringatan bahwa tindakan itu bisa menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar dan memperburuk krisis kemanusiaan.
Israel bersikukuh bahwa serangan darat itu perlu dalam upaya menghancurkan Hamas. [ns/ka]
Forum