Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, putranya dan tiga anggota parlemen lain dari Partai Pribumi Bersatu, kembali menegaskan bahwa pemecatan mereka dari partai tersebut ilegal dan mencerminkan kediktatoran dan sikap tidak percaya diri ketua partai itu, Muhyiddin Yassin.
Pada konferensi pers di markas Bersatu di Petaling Jaya, Jumat (29/5), ia kembali mengklaim bahwa keputusan Muhyiddin, yang saat ini menjabat perdana menteri, untuk menarik keluar partainya dari koalisi Pakatan Harapan tidak mendapat persetujuan partai.
Ketika ditanya apakah Muhyiddin harus dipecat sebagai ketua partai, Mahathir mengatakan, “Ya, kami ingin memecatnya, namun untuk memecatnya kami ingin pertemuan sepatutnya dewan pimpinan pusat partai.”
Mahathir Mohamad dan empat anggota parlemen lainnya dipecat dari Partai Pribumi Bersatu pada Kamis (28/5). Menurut media-media setempat, dalam surat yang ditujukan kepada Mahathir, Sekretaris Eksekutif Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya mengatakan, Mahathir dipecat karena melanggar Pasal 10.2.2 dan 10.2.3 konstitusi partai.
Menurut Suhaimi, Mahathir duduk bersama blok oposisi selama sidang parlemen pada 18 Mei, dan bukan dengan koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin Ketua Bersatu dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Anggota parlemen lainnya yang dipecat adalah Mukhriz Mahathir, Syed Saddiq, Amiruddin Hamzah, dan Maszlee Malik.
Pendukung Mahathir berselisih dengan mereka yang mendukung Muhyiddin. Perpecahan dalam partai terjadi setelah keputusan Muhyiddin untuk bekerja sama dengan Barisan Nasional (BN) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) untuk membentuk pemerintahan yang berkuasa awal tahun ini.
Sebelumnya bulan ini, Mahathir pernah mengatakan, ia mengundurkan diri sebagai ketua Partai Bersatu pada Februari lalu karena menentang keputusan partai untuk meninggalkan koalisi Pakatan Harapan (PH) dan bergabung dengan BN juga PAS untuk membentuk pemerintahan baru. [ab/uh]
