Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md membenarkan Menko Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir mendirikan sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat tes COVID-19. Kementerian Polhukam menyebut yayasan tersebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang kegiatannya antara lain melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan. Namun, kata Mahfud, pendirian yayasan tersebut untuk menjawab seruan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak kreatif dalam penanganan COVID-19 yang tidak menentu pada awal 2020
"Saya tidak membela, kritik saja hitung uangnya berapa. Dari ratusan ribu PCR itu, ini hanya kebagian 2,5 persen itu berapa. Belum lagi yang diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma," ujar Mahfud dalam diskusi "Menguji Konsistensi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap UUD 1945" secara daring pada Sabtu (13/11/2021) malam.
Mahfud mempersilakan masyarakat untuk bertanya ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Bea Cukai untuk mengecek kebenaran persoalan ini. Ia meyakini kebenaran tentang dugaan keterlibatan dua menteri ini dalam bisnis PCR ini nanti akan terungkap.
Ia menekankan pemerintah juga tidak antikritik dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun, Mahfud juga meminta masyarakat untuk tidak menuding pemerintah antikritik jika menjawab kritik tersebut.
"Di negara demokrasi itu menjawab kritik dan mengadu logika, adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silakan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik," katanya.
Mahfud mengatakan pro-kontra terhadap penanganan COVID-19 sejak awal tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Menurutnya, sejumlah negara kewalahan, tampak panik dan gagap. Termasuk negara-negara yang dianggap mempunyai sistem kesehatan yang baik, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol.
Pemerintah Dinilai Tak Bijak
Ahli Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan pemerintah tidak bijak membiarkan menteri terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Ia beralasan akan ada konflik kepentingan antara pejabat tersebut dengan bisnis tersebut.
"Tidak mungkin orang bisa dibenarkan ketika dia pejabat publik, lalu kebijakannya berimplikasi sama dengan yang dimiliki secara privat. Itu konflik kepentingan," jelas Zainal secara daring pada Sabtu (13/11/2021) malam. Menurut Zainal, kondisi darurat yang disampaikan Mahfud MD juga tidak tepat jika dijadikan alasan bagi pejabat publik untuk terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengakhiri praktik konflik kepentingan dalam bisnis PCR.
Ia merekomendasikan pemerintah sebaiknya menunjuk BUMN yang memiliki usaha sejenis untuk bisnis PCR ketimbang melalui pejabat atau orang perseorangan. Namun, dengan catatan tetap dilakukan audit dan pemantauan terhadap harga eceran PCR yang jelas. Sebab, ia masih menemukan harga PCR di lapangan masih di atas dari harga eceran terendah yang ditentukan pemerintah.
Luhut dan Erick Diduga Terkait Bisnis Tes PCR
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terkait dengan bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Luhut memiliki saham di PT GSI secara tidak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengan dirinya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. Erick Thohir juga ikut terseret karena ada nama Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham di PT GSI. Adaro merupakan perusahaan batu bara milik Garibaldi Thohir yang tidak lain merupakan kakak Erick. Genomik Solidaritas merupakan perusahaan baru yang bergerak dalam bidang penyediaan tes PCR dan swab antigen yang didirikan tidak lama setelah pandemi COVID-19 merebak pada 2020. Perusahaan ini didirikan bersama dengan pengusaha-pengusaha besar lainnya. [sm/em]
